Tajuk

Jokowi kini sedang melakukan percobaan yang rentan kegagalan. Hanya kalau kita melihat kesungguhan dan gerakan serta gebrakan awalnya, nampaknya itu cukup memberi harapan.

Informasi dari PPATK dan KPK harus dianggap sebagai salah satu bahan untuk melakukan seleksi dan pengangkatan itu, tetapi informasi tersebut tidak bisa menyandera presiden sehingga ia tidak bisa menyeleksi atau mengangkat orang tertentu.

Bila harapan dan kepercayaan tersebut terbukti, tentu kita punya harapan besar bahwa pemerintahan Jokowi akan mampu bekerja efektif untuk menjalankan program-program kampanyenya.

Gaji besar untuk menteri suatu keharusan, tetapi keharusan yang harus diimbangi dengan kinerja.

Pemerintahan baru di bawah Jokowi membutuhkan dukungan lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan yang menginginkan negara ini besar, bersih, dan sejahtera.

Rasanya gerakan kalangan sipil di Indonesia yang murni tidak pernah menghasilkan suatu perubahan sosial drastis apapun.

Dari kampanye kedua capres, kita belum bisa melihat banyak, terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan kemampuan penyusunan legislasi kita.

Mungkin sudah saatnya kita mencoba sistem yang lebih sederhana, demokrasi gaya Mbah Iyem, “tidak aneh-aneh, tidak ada lagi korupsi, dan taat aturan yang kita buat sendiri.”

Kita menyaksikan begitu banyak kemunafikan dalam proses politik yang terjadi saat ini. Ideologi politik tidak menjadi penting lagi karena mereka bisa berkoalisi dengan parpol dengan platform dan program apa saja.

Rakyat pemilih terpaksa memberikan suatu blank check kepada wakil yang dipilihnya, yang bisa digunakan sesukanya, melebihi atau menyimpang dari kuasa atau mandat yang dberikan.