Tajuk

Pendidikan hukum dan mahasiswanya perlu memahami dunia baru yang terhubung dengan internet dan otomatisasi serta teknologi lainnya yang hampir bisa menjawab hampir semua kebutuhan manusia tanpa secara fisik saling terhubung.

Pejabat pemerintah, orang dan organisasi di luar pemerintahan, masyarakat madani, dan tokoh masyarakat harus diingatkan bahwa Prinsip Governance di atas harus selalu hadir dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan.

Usaha menghapus sejarah dan jejak peradaban selalu ada dimana-mana dan dengan berbagai macam alasan, dari alasan berselubung keagamaan, politis, komersial bahkan karena gatal tangan semata. Benda-benda itu bisa dihancurkan, jejak peradaban bisa dihapus, tetapi nilai dan moral yang melekat pada benda-benda peninggalan tersebut tetap hidup.

Kalau SS berhasil dengan usahanya, maka Indonesia mempunyai harapan masa depan yang lebih cerah. Kalau gerakan SS ini dikalahkan di segala penjuru pertarungan, maka kita akan disadarkan kembali bahwa dunia perpolitikan kita memang masih dikuasai oleh mereka yang buruk niat dan buruk laku.

KPK dengan pimpinan baru memerlukan soliditas internal yang tinggi, pembangunan kemampuan internal, dan keberanian untuk tidak pandang bulu, serta selalu menggalang dukungan publik yang terbukti banyak membantu KPK di masa-masa sulit menghadapi tekanan politik dan kekuasaan.

Pemerintah tidak bisa berjalan, program Jokowi tidak bisa berjalan, bisnis akan tersendat, dan masalah kenegaraan yang fundamental akan diobrak-abrik kalau para penegak hukum dan badan peradilan masih dalam kondisi seperti sekarang.

Ternyata semua pemimpin kita sejak awal kemerdekaaan sampai saat ini masih melakukan percobaan-percobaan, mencari bentuk dan gaya pemerintahan, dan bermain-main dengan kelembagaan, politik, dan kekuasaan.

Kepentingan terbaik negara saat ini adalah mempertahankan dan membangun KPK dan POLRI yang bersih, berintegritas, berkemampuan dan efektif dalam fungsi-fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diperintahkan oleh UU Anti Korupsi dan UU KPK.

Kalau kriminalisasi atas pimpinan dan penyidik KPK masih berjalan, maka investor akan bertanya pada diri sendiri, kalau pejabat KPK yang sangat ditakuti saja bisa dikriminalisasi, bagaimana mereka yang berada di sektor swasta yang minim perlindungan hukum?

Jokowi kini sedang melakukan percobaan yang rentan kegagalan. Hanya kalau kita melihat kesungguhan dan gerakan serta gebrakan awalnya, nampaknya itu cukup memberi harapan.