Maju-mundur Bagasi Berbayar Maskapai Penerbangan
Dua Pasal KUHP Ini Dipakai Membidik Komisioner KPU
"Paket Komplit" Tersangka Korupsi Lampung Tengah
10 Catatan Kritis Terhadap Kebijakan Wajib Pungut PPN
Pentingnya Kesetaraan Pendidikan Agama dalam RUU Pesantren
Korupsi Politik Bayangi Pembiayaan Politik Pemilu 2019
​​​​​​​Ingin Menjadi Legal Counsel Hebat, Ikuti Pelatihannya
Siap Jalin Kemitraan Strategis, BPHN Kunjungi Hukumonline
KPK dan TII Luncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2018
Kalangan Musisi Minta ‘Ancaman Pidana’ dalam RUU Permusikan Direvisi
Ini 10 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang Baru
2018, MK Hanya Kabulkan 15 Pengujian UU
Kontroversi Kedaulatan Udara: Complete and Exclusive Sovereignty Oleh: Prita Amalia*)
Potensi Pelanggaran Implementasi PP DHE yang Perlu Diantisipasi Pemerintah
Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal Jerat Korporasi
​​​​​​​Dari Pembangunan Polisi Tidur, Sampai Menggugat Janji Politik Capres/Caleg
MK Fokus Lima Hal Ini di 2019
RUU Permusikan Dinilai Potensi Belenggu Kreativitas Musisi
Duh, Banyak ASN Terbukti Korupsi Belum Diberhentikan
Yuk Intip Kewajiban Advokat Terkait Perpajakan
Tanpa Kisi-Kisi, KPU Jamin Kerahasiaan Pertanyaan Debat Capres
Darurat Narkotika, BNN Menaruh Harapan pada Hakim
Nama-Nama Orang Penting di Persidangan Lucas
Mendagri Tjahjo Kumolo Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Meikarta
Pengadilan Putuskan ACC Merek Generik, Astra Sedaya Finance Akan Kasasi
Aturan Uji Materi MA Ditolak, Saldi Ajukan Dissenting

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua