Bukalapak dan Justika Luncurkan Fitur Konsultasi Hukum Digital
Bawaslu Temukan 50 Daerah Rawan Tinggi dalam Konteks Pandemi Covid-19
Kasasi KPK dan Pertimbangan Hakim Bebaskan Legal Manager Perusahaan Sawit
Potensi Benturan Masyarakat Dinilai Semakin Tinggi dengan Adanya Pam Swakarasa
12 Pejabat KPK Dilantik, Dikhawatirkan Terjadi Loyalitas Ganda
Peradi Akan Kembali Selenggarakan UPA pada 27 Februari 2021
Berturut-turut Raih WTP, Kemenkumhan dan PPATK Raih Penghargaan
Melihat Upaya Kemenkominfo Tangkal Informasi Hoaks Covid-19
Alasan Pengaturan PLTN Minta Dicabut dalam RUU Energi Baru Terbarukan
Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam RUU Penanggulangan Bencana
Antisipasi Klaster Baru Covid-19 di Pilkada Serentak, Kapolri Keluarkan Maklumat
M. Husseyn Umar, Lawyer Plus Penyair Ini Tutup Usia
Jaksa dan Keluarga akan Mendapat Perlindungan Hukum
Melihat Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Perjanjian Hukum Desain
​​​​​​​Dari Penerapan Keadilan Restoratif Hingga Akta Cerai Jika Tak Pernah Hadir Sidang
Penghapusan Pasal 20 UU Paten dalam RUU Cipta Kerja Oleh: Prof. OK.Saidin*)
Mau Nyapres, Rizal Ramli Persoalkan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Respons Covid-19, Proses Bisnis dan Penyesuaian Tarif Pemanfaatan BMN Disederhanakan
Sejumlah Masukan Implementasi Moratorium Sawit Agar Lebih Efektif
Penundaan Tahapan Pilkada Serentak Perlu Payung Hukum
Serentak Mencegah Kerumunan di Pelaksanaan Tahapan Pilkada Mendatang
Cari Pelaku, Bareskrim Layangkan SPDP Hingga Periksa Belasan Saksi
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perlu Didorong Regulasi yang Efisien
Inspirasi ala Najwa Shihab untuk Para Sarjana Baru dalam Wisuda STHI Jentera
Penundaan Pilkada 2020 Jalan Bijak di Tengah Pandemi Covid-19 Oleh: Radian Syam*)
Anakronisme: Mahar Politik dari Sudut Pandang Hukum Pidana

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua