New Normal dan Kemacetan Jakarta
Alasan KPK Belum Umumkan Eks Dirut PT Dirgantara Sebagai Tersangka
Yuk, Pahami Protokol di Pusat Perbelanjaan Saat New Normal
Rangkaian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Tak Akan Berdampak Instan
Pengecualian Kepemilikan SIKM bagi Advokat
Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Media Dituding Sebar Berita Hoax Putusan Pembatasan Internet, Ini Klarifikasi LBH Pers
Draft Revisi UU Pemilu Kembali Atur Sistem Proporsional Tertutup
Polisi Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan ABK Indonesia di Kapal Tiongkok
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Disebut Gagal Penuhi Lima Tujuan
Sidang In Absentia, Terdakwa Kondensat Dituntut 18 Tahun
STH Indonesia Jentera Selenggarakan Perkuliahan Blended Learning
Dari Melindungi Tanah Wakaf di Bawah Tangan hingga Hukumnya Pemerkosaan dalam Perkawinan
Segera Berlaku, Ini Potensi dalam Perjanjian Ekonomi Indonesia-Australia CEPA
Melihat Kinerja KPPU Selama 20 Tahun Berdiri
Catatan Kritis LBH Jakarta atas Kebijakan Normal Baru
Tiga Kementerian Diingatkan Tindaklanjuti Rekomendasi KPK Soal Defisit BPJS Kesehatan
Usulan Relaksasi Royalti Batubara Dinilai Tidak Tepat
Sambut New Normal, FHUI Siapkan Kurikulum yang Adaptif dengan Perubahan
Yuk, Kenali Siapa Saja yang Wajib Menjadi Peserta Tapera
Ini 5 Kategori BUMN Bisa Ikut Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Sistem Proporsional Terbuka dan Kelemahannya dalam Pemilu
DPR Ingatkan Penerapan Pajak Digital Harus Hati-Hati
Catat, Ini Aturan Baru di Tempat Kerja Pada Masa PSBB Transisi
Memahami Perkembangan Terbaru Proses Pelelangan dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
5 Persoalan Persaingan Usaha yang Jadi Sorotan Saat Pandemi Covid-19

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua