Menelusuri Kecurangan di Balik Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Ketika Hakim Minta Jaksa Kembalikan Aset kepada Pemilik
Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Larangan Pengumuman Survei Hasil Pemilu
Cuti Melahirkan Cuma Dikasih Sebulan?
Pelanggaran Netralitas ASN Capai 990 Kasus Selama 15 Bulan
Mengubah Tradisi Lama Dunia Advokat Indonesia
Fly KAI Travel Access, Kemudahan Bagi Advokat
10 Tahun Terkatung, RI Tuntut Tanggung Jawab Australia atas Kasus Montara
Warna Warni Massa di Peringatan Kasus Novel Baswedan
Beragam Ancaman terhadap Pegiat Antikorupsi dan HAM
Berencana Gugat Uni Eropa Soal Sawit, Hal Ini Perlu Diperhatikan Pemerintah
Apakah Ahli Bisa Mencabut Keterangannya dalam BAP Saat di Persidangan Oleh: Roy Riady*)
Jadi Pelaku Aktif dan Punya Peran Besar, Mantan Dirut Jasindo Divonis 7 Tahun
Sikap PPKHI dalam Pusaran Permenristekdikti
Moratorium Hukuman Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan
Pentingnya Aturan Perlindungan Pegiat Antikorupsi dan HAM
Anak Jadi Pelaku Pengeroyokan, Begini Ketentuan UU SPPA
Antisipasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, BI Gandeng Bank Sentral Thailand
Ingat, Ada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online
Impor Bawang Putih Dibatalkan, Ini Komentar KPPU
Kasus Server KPU, Pengawasan Situs Penyebar Hoaks Harus Diperkuat
Termohon Lebih dari Satu, Hakim Tolak PKPU Indoferro
DPR Klaim Aturan Pendidikan Komoditas Perdagangan Konstitusional
Ingat, Masyarakat Dilarang Selfie dengan Kertas Suara yang Telah Dicoblos
Lolos Satu Dakwaan, Gubernur Aceh Divonis 7 tahun
Yuk Simak Tips Penulisan Jurnal Hukum

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua