Menkopolhukam Tegaskan Semua Kasus Korupsi Harus Dibongkar
Trading In Influence, Teka Teki dalam Pemberantasan Korupsi
Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Wajib Dipenuhi Pengelola Tempat Kerja
MPR Minta KPK Pantau Penanganan Kasus Jiwasraya dan Asabri
KPK Terus Buru Harun Masiku
Ahli: Perlu Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah
Pemprov DKI Jakarta Siap Hadapi Gugatan Class Action Terkait Banjir
Gunakan Class Action, Warga Daftarkan Gugatan Banjir ke Pengadilan
Pembentukan Pansus Jiwasraya Cari Solusi Pengembalian Dana Nasabah
Mengupas Strategi Penyelesaian Sengketa Hukum Kepabeanan & Cukai
Dari Kasus Reynhard Sinaga Hingga Besaran Gaji Corporate Lawyer di Indonesia
Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Disinggung dalam Praperadilan Nurhadi
Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK
Jerat Pidana Bagi Pengelola Sampah yang Lalai
RUU Cipta Lapangan Kerja Segera Diserahkan ke DPR
Pertimbangan Putusan MA Soal Caleg Terbaik Versi Parpol yang ‘Memakan Korban’
Dari Upah Dipotong Akibat Lupa Isi Kehadiran Hingga Debt Collector yang Tahu Data Nasabah
Presiden Ingatkan 3 Hal Cegah Kekerasan terhadap Anak
Belajar dari Kasus Reynhard Sinaga, Saatnya Reformulasi Pengaturan Perkosaan Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
Yuk Dalami Praktik Merger dan Akuisisi di Indonesia
Bergerak Bersama Membantu Korban Banjir
Potret Pasca Banjir
Reynhard Sinaga Dipenjara Maksimal 9 Tahun Jika ‘Beraksi’ di Indonesia
Evaluasi Terhadap Lembaga Penyelenggara, Revisi UU Pemilu Mesti Disegerakan
APPBI Diminta Tak Khawatirkan Pergub Kantong Belanja Ramah Lingkungan
Uji Materi Berujung OTT Hingga 24 Ribuan Advokat Masuk Sistem E-Court

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua