Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas
Kasus Jubir KY Harusnya Diselesaikan Melalui Dewan Pers
Punya Panel Surya di Atap Gedung? Aturan Ini Perlu Dipahami
Ulasan Tentang Hak Hidup vs Hukuman Mati
Inilah Hak-Hak dan Kewajiban ASN yang Direkrut Melalui Jalur PPPK
Perlindungan Nasabah Lemah, Pembentukan 'LPS Koperasi' Menguat
Formula Baru Upah Minimum: Dualisme Penghitungan KHL
Bersih-bersih Advokat Hitam di Pusaran Korupsi, Tak Kunjung Bersih?
Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi
Semarak Hari Anti Korupsi Sedunia 2018
Pemerintah Bakal Sosialisasi UU Karya Cetak dan Rekam
Inilah PP yang Membuka Peluang Tenaga Profesional Menjadi ASN
Permenaker Upah Minimum Telah Terbit, Begini Isinya
Ini Sosok Advokat Muda Tersangka Pemberi Suap Hakim PN Selatan
7 Saran Ombudsman Agar Tata Kelola Proses Seleksi CPNS Bebas Maladministrasi
Soal Syarat Pencalonan Anggota DPD, Para Tokoh Hukum Bertemu Komisioner KPU
Divonis 3 Tahun Bui, Bupati Bener Meriah Juga Dicabut Hak Politik
Aturan PLTS Atap Terbit untuk Hadapi Era Electricity 4.0
​​​​​​​Dari Soal Penderita Gangguan Jiwa Ikut Pemilu Sampai Status Perda Syariah
Cermati, Ini Rincian 18 Industri Pionir Nikmati Fasilitas Tax Holiday
Apa Kabar Pro Bono Kita? Potret Praktik Pro Bono di Indonesia Oleh: Gita Nadia Pramesa*)
Ashoya Ratam Terpilih Sebagai Nahkoda Baru Iluni FHUI
DPR Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Lembaga Tunggal Legislasi
Dua Regulasi Ini Jadi Perhatian Pengusaha di 2019
Fit and Proper Test Calon Komisoner LPSK Segera Digelar, Ini Harapan Koalisi
Pemerintah Akan Revisi Permenaker Jaminan Sosial TKI

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua