Berlangganan Pro

Terbaru

STIH IBLAM Relaunching Hukumonline Corner di Kampus Utama

STIH IBLAM Relaunching Hukumonline Corner di Kampus Utama

Menyoal Pengelolaan Dana Haji dan Urgensi Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Menyoal Pengelolaan Dana Haji dan Urgensi Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Sosok Mendiang Jampidum Fadil Zumhana di Mata Kolega

Sosok Mendiang Jampidum Fadil Zumhana di Mata Kolega

Untuk Pertama Kalinya, Perwakilan DPRD Provinsi Melakukan Kunjungan ke Kongres Advokat Indonesia

Pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) dengan Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, DPRD Provinsi Gorontalo membahas banyak isu, salah satunya—pelindungan hukum dan advokasi bagi masyarakat Gorontalo.

Di Balik Sosmed, Antara Berkah dan Musibah

Komunikasi tanpa batas, namun dapat berujung pidana dan perdata sepanjang digunakan tanpa bertanggungjawab.

Reda Manthovani

MK Jamin Putuskan Sengketa Pilpres dengan Adil

Para pihak berharap MK bisa memutuskan sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya dan menerima apapun keputusan Majelis.

Aida Mardatillah/Agus Sahbani

Saksi Sebut Pejabat Anak Perusahaan BUMN Setara Pejabat BUMN

Namun, ahli KPU berpendapat kebijakan negara menempatkan anak perusahaan BUMN secara hukum terpisah secara struktural dari BUMN induk. Namun, tetap menjadi bagian fungsional pencapaian tujuan ekonomi negara.

M. Dani Pratama Huzaini

Andreas Nahot Silitonga Pimpin DPC AAI Jakpus

Andreas memilih Harvardy sebagai sekretaris untuk kepengurusan 5 tahun mendatang.

Saksi Pihak Terkait Paparkan Proses Rekapitulasi dan ToT Saksi

Saksi Paslon 02 tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi pilpres tingkat provinsi dan tidak menyandingkan dokumen perolehan suara yang mereka pegang dengan hasil rekapitulasi tingkat provinsi oleh KPU. Kehadiran Joko Widodo, Moeldoko, Ganjar Pranowo dalam ToT sebagai tim pemenangan, bukan sebagai pejabat negara.

Aida Mardatillah

Kasus Setnov, Visi ‘Asset Recovery’ Belum Jadi Prioritas

Berdasarkan catatan ICW, dari 313 perkara korupsi yang ditangani KPK periode 2016 hingga 2018, hanya 15 kasus korupsi yang sekaligus dikenakan pasal pencucian uang.

Koalisi Desak Gubernur DKI Cabut IMB Pulau Reklamasi

Ditengarai prosesnya bermasalah karena tidak melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sebagai regulator yang memiliki kewenangan menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah IMB sesuai aturan yang berlaku.

Ady Thea DA/ANT

Penegakan Hukum Kejahatan Pungli Masih Lemah

Pungli tidak hanya dilakukan pihak swasta melainkan oknum penyelenggara negara menjadi pelaku kejahatan ini.

Mochamad Januar Rizki

Penarikan RUU Permusikan Menuai Kritik

Padahal, RUU Permusikan diperlukan yang seharusnya mengatur hal-hal di luar hak cipta dan bisa menutup celah yang terdapat dalam UU Hak Cipta.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com