Berlangganan Pro

Terbaru

Nyoman Puri Ayu Vitaloka: Komitmen, Adaptasi dan Konsistensi Menuju Kecakapan Hukum

Nyoman Puri Ayu Vitaloka: Komitmen, Adaptasi dan Konsistensi Menuju Kecakapan Hukum

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

Riuh Debat Perdana Pilpres

Dari waktu debat yang singkat strategi komunikasi publik dalam debat tentu menjadi penting.

BPOM Akan Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

Pihak marketplace harus mewajibkan pelapak menjual produk yang legal.

Fitri Novia Heriani

Heboh DP Nol Persen, Ini Pokok Lain Aturan Baru Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan wajib menyiapkan mekanisme pengendalian dan antisipasi fraud.

Mochamad Januar Rizki

Terbit Aturan Urun Biaya JKN, Begini Mekanismenya

Untuk pelayanan kesehatan yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan program JKN, peserta dapat dikenakan urun biaya. YLKI menilai kebijakan urun biaya dan selisih biaya ini cukup rasional untuk diberlakukan dalam program JKN.

Beragam Persoalan dalam RUU Haji dan Umrah

Mulai siapa pihak yang bakal menyelenggarakan ibadah haji dan umrah, kuota haji dan umrah, hingga daftar tunggu haji yang terlalu lama.

Respons Pelaku Usaha Terhadap Aturan Baru Equity Crowdfunding

Pelaku usaha akan memantau apakah aturan ini sudah mengakomodir setiap pihak.

Mochamad Januar Rizki

Konsumen Banyak Dirugikan dalam Pengikatan PPJB Rumah Susun

Draf perjanjian pengikatan jual beli seharusnya bisa diakses dan dipelajari pembeli lebih dahulu.

Capres-Cawapres Belum Jadikan Hukum dan HAM sebagai Panglima

Kedua pasangan capres-cawapres tidak lugas mengulas bagaimana mengimplementasikan visi dan misi bidang hukum dan HAM dalam agenda pemerintahan 5 tahun ke depan.

Modal Awal Badan Pengelola Tapera Sesuai Perpres 57/2018

KPU Bersikukuh Berikan Waktu Oesman Sapta Mundur dari Parpol

KPU anggap keputusannya sejalan dengan putusan MK. Tapi, kuasa hukum Oesman Sapta menilai jika putusan PTUN tidak ditindaklanjuti KPU, maka penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPD bisa dinyatakan batal demi hukum.

Moh Dani Pratama Huzaini

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com