Berlangganan Pro

Terbaru

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya

Kegagalan dalam proses negosiasi soal ganti kerugian inilah yang seringkali mengakibatkan proyek mangkrak lantaran pembebasan lahan terhambat bahkan hingga bertahun-tahun.

Hamalatul Qur'ani

Begini Pengaturan 'Penguasaan' di RUU Migas

Pengusahaan diselenggarakan pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan Migas yang meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, hingga pengawasan.

Polemik Iuran Anggota DPC Peradi

Alhasil, DPN Peradi mengurangi standar jumlah iuran dari Rp50 ribu per bulan menjadi Rp25 ribu per bulan agar roda organisasi setiap DPC Peradi bisa berjalan. Iuran anggota Peradi sebesar Rp25 ribu itu pun masih bisa berubah tergantung kondisi masing-masing DPC.

3 Rekomendasi Komnas HAM Kepada Presiden Joko Widodo

Salah satunya merekomendasikan Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mengintip Tantangan Sektor Pajak 2019

Relaksasi hak wajib pajak dan pembahasan revisi paket undang-undang perpajakan yang ditunggu oleh seluruh pemangku kepentingan sektor pajak Indonesia harus dimulai.

Justika.com, Startup Legaltech Indonesia Pertama di CodeX Meeting Standford Law School

Sebagai startup Indonesia pertama yang hadir di CodeX, Justika.com menjadi pembawa pesan dan pintu masuk bagi kolaborasi Indonesia dan komunitas legal tech Stanford, khususnya terkait inovasi di bidang legal technology.

Benarkah Body Shaming Melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli

Body shaming termasuk bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP.

Beragam Solusi Atasi Persoalan Perlindungan Pekerja Migran

Hasil kerja Timwas TKI pada 2018 ini dapat bermanfaat bagi perlindungan pekerja migran Indonesia baik pada masa sebelum bekerja, masa bekerja, dan masa setelah bekerja di luar negeri.

Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui, Johannes Kotjo Terima Putusan

Kotjo menerima putusan, sedangkan penuntut umum masih pikir-pikir.

Menyoal Superioritas DPR dalam Revisi UU BUMN

Rancangan aturan ini membuat kewenangan DPR lebih besar dalam pengawasan BUMN. DPR berhak menentukan jajaran direksi,komisaris hingga strategi bisnis korporasi.

Mochamad Januar Rizki

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com