Terbaru

Dukung Palestina, Usman Hamid Tagih Langkah Hukum Konkret Indonesia

Ratifikasi Statuta Roma dan revisi UU Pengadilan HAM dinilai penting untuk memperkuat pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan internasional.
•
Firyalfatin

YLBHI Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran: Bencana Ekologis dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat

Pemerintah dinilai tak serius menangani bencana ekologis, anggaran dipotong dan penegakan hukum tidak transparan. Tahun 2025 YLBHI/LBH menangani sedikitnya 300 kasus perampasan tanah, penyelesaiannya tidak jelas dan korban tidak mendapat keadilan.
•
Ady Thea DA

Ikatan Notaris Indonesia Melawan Lupa Putusan MA

Seminar nasional PP INI di Surakarta mempertemukan akademisi, praktisi hukum, dan notaris dari berbagai daerah untuk membedah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1470 K/Pdt/2026 dan dampaknya bagi wadah tunggal organisasi notaris.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Francesca Albanese: Solidaritas untuk Palestina Tak Cukup dengan Kata-Kata

Diperlukan langkah konkret untuk memutus keterlibatan ekonomi yang menopang pendudukan Israel di Palestina.
•
Firyalfatin

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Pembangunan Ekspansif, Bencana Ekologis Merajalela

Rentetan bencana seperti banjir bandang di Sumatra, gempa di Flores, dan karhutla dipicu oleh pemanfaatan ruang yang eksploitatif. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi ini merugikan masyarakat, mengingat pemerintah belum mampu memulihkan kerusakan parah yang ditimbulkan.
•
CR 36

Perkuat Layanan Pajak, IGNOS Law Alliance Tunjuk Winarto Sugondo sebagai Partner

Winarto Sugondo memimpin praktik perpajakan dengan pendekatan yang memadukan pemahaman bisnis, hukum, dan penyelesaian sengketa.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Klarifikasi DEN: Luhut Pastikan Unsur Kerugian Negara Tetap Ada di UU Tipikor

BJR mengacu pada praktik di Eropa dan Yurisprudensi MA.
•
Aji Prasetyo

Menakar Signifikansi Kajian Ilmu Kepolisian dalam Merespons Fenomena Sosial

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu kepolisian menjembatani teori akademik dengan realitas lapangan. Wawasan dari masyarakat menjadi bahan pembelajaran mahasiswa, sedangkan kajian ilmu kepolisian membantu mengevaluasi dan membenahi institusi kepolisian.
•
CR 36

UU Wantimpres Digugat ke MK, Pemohon Minta Penetapan Anggota Maksimal 9 Orang

Ketiadaan batas maksimal anggota Wantimpres dinilai membuka ruang bagi Presiden untuk menentukan jumlah anggota tanpa parameter yang jelas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat lembaga penasihat Presiden digunakan untuk kepentingan politik atau elektoral.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Biaya Layanan dan Jaminan Keselamatan dalam Perpres Ojol

Presiden menetapkan sejumlah hal dalam Perpres Ojol, diantaranya biaya layanan aplikasi, jaminan keselamatan, dan mekanisme penyelesaian masalah.
•
Tim Hukumonline

Sinergi Kampus dan Kepolisian, APIK Resmi Meluncur di SPPB UI

Polri bertekad meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan ilmiah.
•
CR 36

Mengenal Tools untuk Mempermudah Penelusuran Literatur Hukum

Pemanfaatan teknologi seperti Westlaw dan AIlex pada akhirnya dapat menjadi bagian dari proses riset hukum yang lebih terarah.
•
Willa Wahyuni

KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp9,65 Miliar ke Pemprov Jakarta

Aset yang dihibahkan berupa dua tanah dan bangunan di Tebet, Jakarta Selatan dan Kemayoran, Jakarta Pusat.
•
Aji Prasetyo
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info