Terbaru

Mengenal AJI, Organisasi Jurnalis yang Berjuang untuk Kebebasan Pers hingga Era AI

Berdiri di tengah tekanan Orde Baru kala itu, AJI senantiasa fokus memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalis, hingga memperjuangkan kesejahteraan jurnalis.
•
Firyalfatin

Mengukur Tingkat Keamanan dan Risiko Penggunaan AI dalam Fungsi Legal

Diperlukan pembahasan mengenai praktik penggunaan AI oleh in-house counsel di Indonesia: tingkat pengamanan dan risiko, serta kebijakan tata kelola seperti apa yang diperlukan agar pemanfaatan AI (SOP) dapat meningkatkan efisiensi fungsi legal dan added value (nilai tambah) tanpa merugikan kepentingan perusahaan.
•
Agus Sahbani

Proses Revisi UU Peradilan Militer, DPR Bakal Tancap Gas

Tak perlu menunggu batas waktu dua tahun. Pembahasan di DPR perlu membuka partisipasi publik agar perubahan UU Peradilan Militer menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan.
•
Ady Thea DA

Pasal Kerugian Negara UU Tipikor Perlu Direvisi, Asas Mens Rea Harus Diperjelas

Pasal kerugian negara harus dipertegas dan diperjelas pembuktian unsur pidananya sehingga tidak ada lagi pemahaman bahwa semua kerugian negara adalah tindak pidana korupsi.
•
Ady Thea DA

HKSHK Gelar Turnamen Golf: Ajang Berjejaring Hingga Kepedulian Sosial

Kegiatan turnamen golf ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong semangat berbagi dan kepedulian sosial yang bakal digelar setahun atau dua tahun sekali.
•
CR 37

FH Undip Konsolidasikan Alumni Bantu Institusi Capai Peningkatan Ranking Dunia

FH Undip mengonsolidasikan alumninya untuk mendorong mereka berkontribusi dalam upaya FH Undip meningkatkan posisinya di perangkingan global melalui visibilitas branding dan pengisian survei.
•
CR 36

Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal, FH Unand Advokasi Pembentukan Peraturan Nagari Cubadak

Selain meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, pendampingan tersebut juga diharapkan menghasilkan perbaikan Peraturan Nagari yang selaras dengan perda dan kearifan lokal dalam pengelolaan sampah.
•
CR 38

Komnas HAM Dorong KPK dan Polri Penuhi Hak Korban Tindak Pidana Korupsi

Komnas HAM merekomendasikan KPK dan Kortastipidkor Polri untuk memiliki kewenangan menetapkan korban tindak pidana korupsi, memenuhi dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan dan penuntutan. Termasuk LPSK, antara lain memasukkan korban tindak pidana korupsi sebagai salah korban tindak pidana yang diampu/dilayani LPSK.
•
Ady Thea DA

Rayakan Hari Santri, LPBHNU Malang Latih Paralegal Terampil Gunakan AIlex

LPBHNU Malang termasuk dalam jaringan organisasi nirlaba yang menjadi pengguna teknologi hukum dari Hukumonline melalui program AIlex for Good.
•
Normand Edwin Elnizar

Memahami Risiko State Capture Corruption dalam Tata Kelola SDA

Perkara korupsi di sektor SDA dapat melibatkan orang dekat pejabat atau perantara yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
•
Aji Prasetyo

Sengketa Aset BUMD Mengintai, Ini Strategi Mitigasi dan Pembelaannya!

Sengketa aset BUMD yang kerap terjadi tidak hanya berkaitan dengan pertanahan. Penguasaan aset oleh pihak ketiga, pembatalan alas hak, tumpang tindih sertifikat, wanprestasi dalam kerja sama pemanfaatan aset, serta perbuatan melawan hukum juga kerap menjadi faktor.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Segera Tayang Opini Expert Review! Dari Ulasan Penetapan Bencana Nasional Hingga Pembahasan Hukum Kontrak

Expert Review: Thought Leaders Edition edisi ke-10 ini, Hukumonline telah mengundang 5 kolumnis dari kalangan pakar bidang hukum dan pejabat publik.
•
Agus Sahbani
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info