Terbaru

Mendekati Puncak Acara Legal BUMD SI Summit 2026, Catat Rundown Acaranya!

Melalui rangkaian diskusi, sesi tematik, dan jejaring profesional tersebut, Legal BUMD SI Summit 2026 diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai peran fungsi hukum dalam mendukung tata kelola, mitigasi risiko, investasi, dan pengembangan bisnis BUMD.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Lemahnya Penegakan Hukum Jadi Alasan MSCI Usulkan Penurunan Pasar Saham Indonesia

Persoalan lain yakni struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan pada sejumlah emiten, serta dugaan transaksi yang berpotensi mendistorsi pembentukan harga saham. Penerbitan regulasi baru dianggap tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
•
Aji Prasetyo

Belum Laporkan Beneficial Ownership, 700 Ribu Badan Usaha dan Yayasan Diblokir Kemenkum

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum berencana memasukkan badan usaha yang tidak kunjung memenuhi kewajiban pelaporan tersebut ke dalam daftar badan usaha tidak aktif.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Universitas Jayabaya Dorong Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Hukum

Hukumonline memberikan Anugerah Literasi Hukum Digital 2026 kepada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya sebagai Kampus Perintis Literasi Hukum Digital atas pemanfaatan sumber pengetahuan hukum digital untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Kedua pihak juga membahas pengembangan kerja sama akademik dan pemanfaatan teknologi AI.
•
CR 36

Mengenal Fungsi dan Tugas-Tugas Kepolisian

Dasar hukum kepolisian, termasuk fungsi dan tugas-tugas kepolisian diatur dalam UU Kepolisian.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan

Persetujuan pembebasan tarif tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi para pelaku industri kreatif. Kemenkum akan menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaan tarif nol rupiah untuk seluruh jenis ciptaan tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Ini Persoalan Potensial Undang-Undang Satu Data Indonesia

UU SDI yang baru saja disahkan pada awal Oktober 2026, menyimpan berbagai persoalan yang nantinya berpotensi bertumpang tindih dengan UU PDP sehingga butuh penyelerasan.
•
Firyalfatin

Sinergi Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (AHP) dan Justika untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum Keluarga dan Rumah Tangga bagi Perempuan Indonesia

Sesuai judulnya, Pelatihan Online Pendampingan Hukum Keluarga dan Rumah Tangga untuk Perempuan Indonesia bertujuan mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang mampu menjadi pendamping dan penghubung bagi perempuan lain untuk memperoleh informasi, pendampingan, dan bantuan hukum yang tepat. Dengan begitu, dampak pelatihan ini dapat berantai dan menjangkau lebih banyak perempuan di mana pun mereka berada.
•
Tim Hukumonline

Persidangan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lanjut Tahap Pembuktian

Uraian perlawanan Febrie dianggap sudah masuk pokok perkara.
•
Aji Prasetyo

Kejaksaan Kembangkan Strategi Kelembagaan untuk Capai Target Pembangunan Hukum

Kepja Nomor 646 Tahun 2026 dan Pedoman Jamdatun Nomor 6 Tahun 2026 menjadi dasar pengelolaan kegiatan strategis menuju sasaran RPJPN 20252045.
•
Willa Wahyuni

Tujuh Alasan Illicit Enrichment Tak Perlu Diatur Dalam RUU Perampasan Aset

Illicit Enrichment dinilai sebagai bagian dari hukum pidana materil, sedangkan RUU Perampasan Aset mengatur hukum acara pidana. Sehingga tidak mungkin mencampur hukum acara dan materiil dalam satu UU.
•
Ady Thea DA

Kompleksitas Layanan Hukum, ALTRUIST LAWYERS dan Yang & Co Perkuat Jajaran Partner

ALTRUIST LAWYERS mengangkat Zulfikar Muhammad Rafif sebagai Partner. Sedangkan Law Office Yang & Co menyambut Mario Maurice Sinjal sebagai Junior Partner.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kejaksaan Bidik Transformasi Advocaat Generaal, 140 JPN Dibekali Strategi dan Komunikasi Publik

Pelatihan dan sertifikasi ini membekali Jaksa Pengacara Negara dengan kemampuan menyusun strategi kelembagaan dan mengelola komunikasi publik untuk mendukung transformasi Kejaksaan sesuai RPJPN 2025-2026.
•
Willa Wahyuni

MPR Cari Landasan Hukum Baru untuk Pokok-Pokok Haluan Negara

MPR menghadapi dilema dalam menentukan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), antara Ketetapan MPR (TAP MPR) yang dipersoalkan dari sisi kewenangan dan undang-undang yang berpotensi tumpang tindih dengan regulasi perencanaan pembangunan nasional, serta dapat diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, urgensi pembentukan PPHN juga dipertanyakan mengingat Indonesia telah memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info