Terbaru

Cegah Risiko Hukum, Debitur Perlu Negosiasikan Perjanjian

Negosiasi perjanjian kredit sindikasi penting bagi debitur untuk menekan risiko hukum dan menjaga kepentingan bisnis. David I. Siahaan dari SIAR Legal menguraikan empat jenis covenant yang perlu dicermati, potensi konsekuensi pelanggarannya, serta strategi negosiasi berbasis data untuk menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur.
•
CR 36

In-House Counsel PLN Nusantara Power Masuk Elite 2026, Hukumonline Serahkan Plakat Penghargaan

Totalnya 192 in-house counsel masuk deretan IHCE 2026 salah satunya Kepala Satuan Corporate Legal PT PLN Nusantara Power, Helen Magdalena. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja in-house counsel dan penyemangat.
•
Ady Thea DA

AI Bantu Pembelajaran, Nalar Kritis Mahasiswa Hukum Tetap Utama

Hukumonline bersama STIH IBLAM menggelar AIlex Classroom untuk membekali mahasiswa menghadapi risiko plagiasi dan ketidakakuratan informasi yang dihasilkan AI.
•
Firyalfatin

Mengenal Wesel dan Jenis-Jenisnya dalam KUHD

Dalam KUHD, dikenal adanya 5 jenis wesel, yakni wesel kepada order sendiri, wesel rekta, wesel domisili, wesel inkaso, dan wesel berdokumen sendiri.
•
Tim Hukumonline

Mewaspadai Risiko dalam Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi menawarkan solusi pembiayaan bagi proyek berskala besar sekaligus membagi risiko antarbank. Namun, skema ini menyimpan sejumlah risiko hukum, mulai dari pengikatan jaminan, kewenangan korporasi, hingga inkonsistensi dokumen perjanjian. Laksmita Andarumi dari SIAR Legal menguraikan delapan risiko yang perlu diantisipasi serta pentingnya penyusunan klausul dan tata kelola kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan seluruh pihak.
•
CR 36

Bebani Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Anggaran desa yang telah dipangkas dipaksa membiayai pembangunan KDKMP sehingga berpotensi menyempitkan ruang fiskal desa untuk membiayai infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat.
•
Firyalfatin

Prof. Jimly Asshiddiqie: Persoalan Lingkungan Bersifat Sistemik, Tak Cukup dengan Instrumen Hukum Pidana

Diperlukan pula pergeseran paradigma dari pertumbuhan ekonomi yang kuat menuju strong sustainability atau keberlanjutan kuat. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap modal alam kritis (critical natural capital) yang tidak dapat digantikan oleh modal ekonomi, teknologi, maupun kekayaan buatan manusia.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Apakah Nikah Siri Sah Menurut Hukum Islam?

Nikah siri dianggap negatif karena terkesan ditutup-tutupi. Lalu, bagaimana keabsahan nikah siri menurut Islam? berikut jawabannya.
•
Tim Hukumonline

UIN Law Fair IX Usung Tantangan Geopolitik dan Krisis Kemanusiaan dalam Studium Generale

Diharapkan menjadi ajang adu gagasan sekaligus menghidupkan ruang intelektual dalam mewujudkan cita-cita bernegara sesuai Pancasila dan Konstitusi.
•
Willa Wahyuni

Business Judgement Rule dan Batas Pertanggungjawaban Direksi BUMN

Prinsip tersebut diperlukan guna melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, tetapi bukan tameng bagi direksi yang melakukan pelanggaran kewajiban atau menyalahgunakan kewenangan.
•
Firyalfatin

12 Catatan Kinerja Hukum Prabowo-Gibran: Korupsi Ditindak, Tata Kelola Masih Jadi PR

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi relatif masif, tapi indeks persepsi korupsi mandek. Hal ini membutuhkan perbaikan tata kelola kelembagaan dan pemerintahan.
•
Ady Thea DA

Pakar: Jangan Batasi Penghitungan Kerugian Negara Pada Satu Institusi

Pembuktian hasil penghitungan kerugian keuangan negara tidak semata-mata ditentukan oleh identitas lembaga atau pihak yang menyusunnya. Namun diperkuat melalui metodologi, kompetensi ahli, konsistensi data, dan validitas ilmiah.
•
Aji Prasetyo

Ini yang Akan Digali KPK dari Keterangan Nusron Wahid

KPK Segera Jadwalkan Pemanggilan Nusron
•
Aji Prasetyo
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info