Terbaru

Skor WJP Merosot, Koalisi Sebut Hukum Indonesia Jadi Alat Kekuasaan

Posisi Indonesia dalam The 2026 WJP Rule of Law Index yang memprihatinkan menggerakkan koalisi masyarakat sipil untuk mengajak masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pelaksanaan proyek-proyek strategis yang tidak berlandaskan hukum.
•
CR 36

Mengenal Hubungan Hukum dan Perjanjian Kemitraan Ojol

Dalam Perpres Ojol, diatur hubungan hukum antara ojol dan perusahaan aplikasi. Hubungan ini didasarkan pada perjanjian kemitraan ojol. Berikut ulasannya.
•
Tim Publikasi Hukumonline

DePA-RI dan UNISRI Bersinergi Cetak Advokat Berkarakter, Profesional dan Berintegritas

Profesi advokat kini makin menantang seiring pesatnya teknologi digital, besarnya perhatian publik, dan maraknya trial by social media.
•
Aji Prasetyo

Skor Rule of Law Indonesia Merosot, Koalisi Paparkan 8 Faktor Penyebab

Laporan terbaru World Justice Project (WJP) 2026 mencatat penurunan skor negara hukum Indonesia menjadi 0,51. Koalisi Masyarakat Sipil membedah delapan faktor krusial penyebab melemahnya rule of law di tanah air.
•
CR 36

Pemerintah Ubah Arah Kebijakan Keuangan Inklusif, Kini Bidik Kesejahteraan Keluarga

Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dimaksudkan untuk menggeser fokus kebijakan keuangan inklusif dari sekadar kepemilikan rekening menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
•
Firyalfatin

KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Perkara BBPJN Sumut

Ada kewajiban pemberian fee dari pengusaha sesuai dengan jabatan di BBPJN.
•
Aji Prasetyo

Masuk Rekomendasi In-House Counsel Choice 2026, LEGALIZE.IDN Menekankan Hukum sebagai Bagian Perencanaan Bisnis

Di antara 87 kantor hukum yang direkomendasikan dalam Hukumonlines In-House Counsel Choice 2026, LEGALIZE.IDN menyoroti pentingnya melibatkan penasihat hukum sejak keputusan bisnis masih direncanakan, bukan setelah persoalan muncul.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Lembaga PDP Disiapkan, Perusahaan Diminta Tak Tunda Kepatuhan

Meski persiapan kelembagaan masih berlangsung, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Legislator: Kerugian Negara Dinilai Penting, Usulan Luhut Redefinisi Korupsi Layak Ditolak

Redefinisi korupsi dengan menghapus unsur kerugian negara atau perekonomian negara dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang masih berada dalam status darurat korupsi.
•
Ady Thea DA

KPK: Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tidak Hanya Dilakukan BPK

Norma penjelasan Pasal 603 KUHP perlu diberikan pemaknaan.
•
Aji Prasetyo

KPK Tegaskan Peran Vital Auditor Forensik Hadapi Fraud di Era Disrupsi Digital

Ketua KPK mengingatkan temuan anomali data tidak boleh serta-merta dijadikan dasar menyimpulkan indikasi fraud. karena setiap indikasi harus diuji professional.
•
Aji Prasetyo

Calon Mediator Indonesia! Saatnya Raih Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung bersama Hukumonline dan Pusat Mediasi Nasional

Hukumonline bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) menghadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang dirancang untuk mencetak mediator profesional berintegritas, kompeten, serta bersertifikat resmi yang diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Board of Peace Dipersoalkan, Komitmen Indonesia terhadap Palestina Diuji

Pembentukan BoP mencerminkan kemunduran multilateralisme dan tidak menjawab kewajiban mengakhiri pendudukan Israel.
•
Firyalfatin
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info