Terbaru

Muladi Didukung Pegawai MA untuk Jadi Ketua MA

Jakarta, hukumonline. Nama Prof Dr. Muladi, SH agaknya masih kondang. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Ikatan Pegawai MA (Ipama), Muladi didukung oleh sebagian besar pegawai MA untuk menjadi Ketua MA. Wah, Muladi menang telak!
•
Muk/APr

DPR Akan Ambil Alih Penyelesaian Masalah BLBI

Jakarta, hukumonline. Penyelesaian masalah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) masih jauh dari tuntas. Bahkan, tim kerja bentukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan akan mengalami dead lock.
•
Ari/Zae/APr

Koalisi Ornop Kecewa Pemilihan Ketua MA Tertutup

Jakarta, hukumonline. Di era reformasi seperti saat ini, sudah tidak zamannya lagi untuk saling menutup informasi. Koalisi Ornop kecewa terhadap Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang akan melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) secara tertutup.
•
Bam/APr

PKPU Bakrie Brothers atas Inisiatif Kreditur

Jakarta, hukumonline. Lazimnya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitur untuk menghindari tekanan-tekanan kreditur agar debitur melunasi utang secepatnya. Tapi sekarang terbalik, untuk Bakrie & Brothers, justru kreditur yang berinisiatif agar debitur mengajukan permohonan PKPU. Ada yang aneh?
•
Leo/APr

Agun Gunandjar: Masyarakat Jangan Ambil Alih Kewenangan Anggota DPR

Jakarta, hukumonline. Pemilihan Ketua MA akan dilakukan tertutup. Bahkan, Komisi II menutup peluang masyarakat, termasuk Koalisi Ornop, untuk ikut menyeleksi Ketua MA. "Masyarakat jangan mengambil alih kewenangan anggota DPR," cetus Agun Gunandjar Sudarsa, anggota Tim 11.
•
Nay/APr

Kebebasan Informasi vs Perlindungan HaKI di AS

Jakarta, hukumonlineHasil pemilihan presiden AS yang akan datang mungkin akan besar pengaruhnya pada berbagai regulasi yang berkaitan dengan dibukanya data hasil penelitian. Kubu kebebasan informasi melawan perlindungan HaKI.
•
Muk/APr

BUMN Kembali Bernaung di Bawah Depkeu

Jakarta, hukumonline. Rebutan pengaruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pernah menjadi antara Kantor Menteri Negara BUMN dengan Departemen Keuangan (Depkeu). Namun, kini BUMN kembali ke pangkuan Depkeu.
•
Ari/APr

Ternyata Saksi Kasus Bob Hasan Hanya Pegawai Biasa

Jakarta, hukumonline.. Dalam lanjutan pemeriksaan saksi perkara korupsi dengan terdakwa Mohamad "Bob" Hasan, terungkap bahwa saksi ternyata hanya pegawai biasa sebuah perusahaan. Kok bisa?
•
Leo/APr

Pengganti Cacuk Belum Ditentukan

Jakarta, hukumonline. Setelah menjadi rumor selama hampir dua bulan, akhirnya didapat kepastian bahwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan segera diganti. Namun, pengganti Cacuk Sudarijanto belum ditentukan.
•
Ari/APr

Dinilai Cacat, PBHI Minta Kejagung Koreksi Berkas Penyidikan

Jakarta, hukumonline. Berkas penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap para tersangka pemboman Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dan Gedung Bursa Efek Jakarta (Gd. BEJ) dinilai cacat hukum. Untuk itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk melakukan koreksi atas berkas penyidikan.
•
Tri/Bam/APr

Tidak Ada Fit and Proper Test bagi Ketua MA

Jakarta, hukumonline. Ini sebuah langkah mundur dari DPR. Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) tidak melalui fit and proper test dan dilakukan secara tertutup. Hak informasi publik pun dikorbankan.
•
Nay/Fat/APr

Advokat LSM Lebih Disegani Aparat Penegak Hukum

Bogor, hukumonline. Banyak advokat yang harus merogoh kocek untuk memenangkan suatu perkara. Namun, banyak juga aparat hukum yang segan terhadap advokat dari kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Apa kelebihan advokat LSM?
•
Bam/APr

Permintaan PK Tommy Tidak Otomatis Hapuskan Penundaan Eksekusi

Jakarta, hukumonline. Merasa grasinya bakal ditolak, Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto) mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, permintaan PK Tommy tidak otomatis hapuskan penundaan eksekusi.
•
Tri/Zae/APr

Deep Linking Menimbulkan Masalah Hukum

Jakarta, hukumonline Me-link secara jauh (deep linking) ke dalam suatu website dapat menimbulkan masalah hukum, khususnya jika hal ini telah semakin banyak digunakan di internet.
•
Muk/APr

Definisi 'Ketertiban Umum' Masih Simpang Siur

Jakarta,hukumonline Embel-embel "ketertiban umum" hampir ditemukan pada setiap perangkat perundang-undangan di Indonesia. Namun, definisi "ketertiban umum" hingga kini belum jelas alias masih simpang siur.
•
Leo/Fat/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info