Terbaru

Pelobi Peraturan 'Pembonceng' di Kongres AS Beraksi ala Ninja

Jakarta, hukumonline. Ninja beraksi penuh kerahasiaan dan kegelapan. Nah, perusahaan raksasa telekomunikasi di AS beraksi ala ninja untuk menggolkan peraturan "pembonceng" di Kongres. Ternyata lobi-lobi mereka terkait dengan kepentingan politis Partai Republik.
•
Fat/APr

Gus Dur Diminta Mundur Tanpa Jalur Konstitusi

Jakarta, hukumonline. Desakan agar Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari tahta makin menguat. Pengamat ekonomi Sjahrir malah menyarankan agar Gus Dur mundur tanpa jalur konstitusi. Apa alasannya?
•
Tri/APr

Jika Tidak Mampu Bayar Utang LN, Indonesia Colapse pada 2003

jakarta, hukumonline. Gawat, utang pemerintah Indonesia membengkak hingga Rp1.280 triliun. Jika tidak mampu membayar utang luar negerinya, Indonesia bisa colapse pada 2003. Jadi, jangan anggap enteng.
•
Ari/APr

Firma Hukum Digugat Karena Partnernya Melakukan Pelecehan Seksual

Jakarta, hukumonline Gara-gara terlalu 'ramah' seorang partner di Negeri Koboi AS digugat! Tunggu dulu, 'ramah' di sini karena 'rajin menjamah'. Scott M. Shepard, sang partner itu, terkena denda karena melakukan pelecehan seksual terhadap associate-nya. Akibatnya, firma hukumnya pun terkena getah.
•
Muk/APr

Suwoto: Kewenangan KPU Terlalu Besar

Jakarta, hukumonline. Suwoto Mulyosudarmo, ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga, mengemukakan bahwa kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) selama ini terlalu besar. Ada suatu pendelegasian yang berlebihan oleh pembuat UU pada KPU.
•
Nay/APr

Bank Ratu Akan Menggugat Bank Indonesia

Jakarta, hukumonline. Bank Ratu akan mengambil langkah hukum terhadap BI (Bank Indonesia) karena memberikan status BBKU tanpa pemberitahuan. Namun, BI siap melayani gugatan Bank Ratu.
•
Ari/APr

Polda Metro Jaya Diminta Pelajari Lagi KUHAP

Jakarta, hukumonline. Belajar tidak mengenal umur dan kedudukan. Nah, Polda Metro Jaya diminta untuk kembali membuka dan mempelajari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1).
•
Tri/AWi/Bam

BPPN dan Prakarsa Jakarta Berlomba Percepat Restukturisasi Utang

Jakarta, hukumonline. BPPN dan Prakarsa Jakarta tengah giat-giatnya mempercepat program restukturisasi utangnya. Prakarsa Jakarta telah menyelesaikan restukturisasi hutang AS$ 5,3 miliar, sedangkan penanganan utang BPPN mencapai 72,85%. Makanya dicari: cara cepat restukturisasi hutang.
•
Ari/APr

Banyak Pengacara Belum Memahami UU Arbitrase

Jakarta, hukumonline. Banyak pengacara yang ternyata belum memahami hakekat arbitrase. Ada juga pengacara yang memperpanjang sengketa walau telah ada putusan arbitrase. Tujuannya apa lagi kalau bukan ingin mendapatkan fee besar.
•
Leo/APr

Bila RUU NAD Disetujui, Bukan Berarti Aceh Merdeka

Jakarta hukumonline. Aceh boleh memiliki bendera sendiri? Boleh-boleh saja. Setidaknya kewenangan itu sudah masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Negeri Aceh Darussalam (NAD). Akan tetapi, bukan berarti Aceh lepas dari pangkuan bumi pertiwi.
•
Nay/Tri/Bam

Ali Masykur Musa: UU Bisa di-Class Action

Jakarta, hukumonline. Sebuah usulan yang "aneh" dan membingungkan dilontarkan oleh Ali Masykur Musa, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). "Saya kira UU bisa di-class action," cetusnya. Apa maksudnya?
•
Nay/APr

Lebih dari 70% Keuangan Negara Menyimpang, Jumlahnya Rp165,850 Triliun.

Jakarta, hukumonline. Luar biasa. Dalam ekonomi sulit, duit negara masih juga diselewengkan. Temuan BPK menunjukkan: penyimpangan keuangan negara pada tahun anggaran 1999/2000 sebanyak Rp165,850 atau 70,93% dari total realisasi anggaran.
•
Ari/APr

Telkom dan Indosat Tetap Ingin Menjadi Dua Raksasa

Jakarta, hukumonline Apa jadinya jika dua perusahaan raksasa bergabung? Ternyata PT Telkom dan PT Indosat tetap memilih menjadi raksasa masing-masing alias ogah merger. Gaji direksi di dua perusahaan telekomunikasi ini juga gede, lho. Sang Dirut Telkom bergaji Rp51 juta per bulan plus tunjangan lain.
•
Ari/APr

Soewondo: Gus Dur Tidak Terlibat Kasus Buloggate

Jakarta, hukumonline. Silakan tebak sendiri motif di balik pernyataan Soewondo. Yang jelas tokoh penting dalam kasus dana Yanatera ini menyatakan dengan tegas bahwa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sama sekali tidak terlibat kasus Buloggate. Sandiwara apa lagi?
•
Tri/Zae/APr

Diduga Karena Teror, Sebagian Tersangka Mencabut Permohonan Praperadilan

Jakarta, hukumonline. Setelah menghadapi Eurico Gutteres di sidang praperadilan, kali ini Polisi harus menghadapi pemohon praperadilan tersangka kasus bom BEJ di Pengadilan. Namun kali ini, belum lagi dimulai persidangan, 5 dari 22 orang pemohon mencabut permohonan praperadilannya. Karena teror ?
•
Tri/Zae/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info