Terbaru

Wah, Tunjangan Hakim dan Polisi Naik

Jakarta, hukumonline. Asyiiik. Ini berita gembira bagi para aparat penegak hukum. Tunjangan bagi hakim, panitera, petugas lembaga pemasyarakatan dan polisi bakal naik. Tunjangan naik, kinerja naik juga dong.
•
Ari/Zae/APr

Situs Pemerintah Melacak Para Penggunanya

Jakarta, hukumonline Tanpa menghiraukan larangan Gedung Putih, tiga belas lembaga pemerintahan secara diam-diam menggunakan teknologi yang dapat melacak kebiasaan berinternet dari orang-orang yang mengunjungi website mereka.
•
Muk/APr

RUU Negeri Aceh Darussalam
Aceh Dapat Miliki Bendera Sendiri

Jakarta, hukumonline. Bendera Bintang Kejora di Papua tidak boleh dikibarkan di Papua. Lha, Aceh malah dapat memiliki bendera dan lambang sendiri. Tunggu dulu, ini baru usulan yang tercantum dalam RUU Negeri Aceh Darussalam.
•
Bam/APr

Kejar Setoran, Pemerintah Siapkan 12 PP Otonomi Daerah

Jakarta, hukumonline. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sekitar duabelas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai otonomi daerah. Tampaknya, pemerintah sedang mengejar setoran untuk menghadapi otonomi daerah yang akan mulai berlaku pada I Januari 2001.
•
Nay/APr

Hashim dan Prof. Soemitro Diancam Gijzeling

Jakarta, hukumonline. Ayah dan anak diajukan gugatan wan prestasi disertai ancaman paksa badan (gijzeling ). Konglomerat Hashim Djojohadikusumo dan begawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo termasuk 13 pemegang saham Bank Istimarat yang diancam gijzeling.
•
Leo/APr

Proyek Gitet Kediri Ditunda, Jawa Tengah Byar Pet pada 2001

Jakarta, hukumonline. Masyarakat Jawa Tengah bersiap-siaplah menyiapkan penerangan cadangan. Ini bukan main main-main. Jika proyek Gitet Kediri ditunda, Jawa Tengah akan mengalami pemadaman listrik pada 2001. Listrik bakal byar pet… hidup terus mati! Wah, gawat.
•
Ari/Bam/APr

Dewi Sandra Pekerja Asing Illegal

Jakarta, hukumonline. Akhirnya keluar pernyataan resmi dari Dirjen Imigrasi, Dewi Sandra harus hengkang dari Indonesia. Istilah resminya, Dewi Sandra yang warga negara Inggris itu dideportasi dengan suatu Keputusan Dirjen Imigrasi. Selasa sore (24/10), Dewi meninggalkan Indonesia.
•
Fat/APr

Penundaan Proses Hukum 3 Konglomerat
Todung : Itu Intervensi secara Telanjang terhadap Proses Hukum

Jakarta, hukumonline. Pernyataan presiden untuk menunda proses hukum tiga konglomerat adalah melanggar hukum. Presiden tidak punya hak apapun untuk menunda proses hukum tiga konglomerat yang bermasalah.
•
zaenal

Bambang Sudibyo: Dirut PLN yang Mengetahui Mark up Proyek PLN

Jakarta, hukumonline. Polemik mark up di proyek PLN ternyata belum mereda. Kali ini giliran Bambang Sudibyo, mantan Menkeu, menegaskan ketidaktahuannya atas adanya mark up tersebut. Bambang berkelit dan menuding Dirut PLN yang bertanggung jawab.
•
Nay/APr

Jika Keterangan Saksi Buloggate Palsu, Bisa Diancam 7 Tahun

Jakarta, hukumonline. Dua saksi penting penerima uang dari aliran dana Yanatera mengelak. Mereka mengaku tidak mengetahu latar belakang uang tersebut. Ketua majelis hakim mengancam pidana 7 tahun jika saksi memberikan keterangan palsu.
•
Tri/Zae/APr

Menginjak Usia 55 Tahun, PBB Masih Diskriminatif

Jakarta, hukumonline. Menginjak usia 55 tahun, manusia seharusnya dapat berlaku bijak dan adil. Ketentuan ini mestinya berlaku pula bagi suatu institusi yang memegang peranan kemanusiaan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hari ini, 24 Oktober 2000, PBB genap berusia 55 tahun, tapi masih diskriminatif.
•
Bam/APr

Kilang Pengolahan Minyak Minus Pemerintah

Jakarta, hukumonline. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada modal asing untuk mendirikan kilang pengolahan minyak. Uniknya, perusahaan patungan asing ini tanpa melibatkan pemerintah dalam pembangunannya. Ini jelas menyimpang dari peraturan!
•
Ari/ZAe/APr

Ketua PN Jakpus: Pengadilan Boleh Menolak Eksekusi Arbitrase

Jakarta, hukumonline. Pihak yang membuat suatu perjanjian dengan mencantumkan klausul arbitrase harap memperhatikan itikad baik mitra kerjanya. Bukan tidak mungkin walaupun Anda menang di arbitrase, pihak lawan mengajukan gugatan di pengadilan negeri untuk masalah yang sama. Konsekuensinya, eksekusi akan tertunda.
•
Leo/APr

Pemerintah Merebut Kavling KPU

Jakarta, hukumonline Koalisi Ornop yang terdiri dari 14 LSM menilai pemerintah telah "merebut kavling" Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, ada tugas KPU yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah. Koalisi Ornop meminta segera dibentuk KPU yang independen dan nonpartisipan.
•
Nay/APr

Sjamsul Nursalim Menjadi Tersangka, Proses Hukumnya Diteruskan

Jakarta, hukumonline. Baru saja pekan lalu Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan penundaan proses hukum kepada tiga konglomerat bermasalah. Salah satu konglomerat itu, Sjamsul Nursalim, kali ini benar-benar bermasalah. Taipan ini menjadi tersangka dalam kasus BLBI. Proses hukumnya diteruskan, tetapi bila dalam tiga tahun Sjamsul lalai.
•
Tri/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info