Terbaru

Sjahrir: Kantor Kepresidenan Menjadi Bursa KKN

Jakarta, hukumonline Dr. Sjahrir, pengamat ekonomi politik, melihat kantor presiden menjadi bursa KKN. Yang mencolok, Gus Dur meminta penundaan proses hukum bagi tiga konglomerat dan bertemu Tommy Soeharto. Oleh karena itu, Ketua Yayasan Padi dan Kapas ini meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri!
•
Muk/APr

DPR Panggil Tiga Mantan Menkeu, Prijadi Membantah

Jakarta, hukumonline. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil tiga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) berkaitan dengan mark up kasus KE III. Namun, Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo membantah menandatangani Loan Agreement.
•
Ari/APr

PT Tetapkan Tiga Hakim Tangani Verzet Kasus Soeharto

Jakarta, hukumonline. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) akan memeriksa dan memutus perkara verzet kasus Soeharto. Tiga hakim telah ditetapkan untuk menangani perkara verzet Soeharto. Kalau verzetnya ditolak, JPU akan mengajukan kasasi.
•
Tri/Fat/Apr

Pembagian Perkara di MA Masih Kacau

Jakarta, hukumonline. Pantas saja tumpukan perkara di Mahkamah Agung masih segunung. Ada hakim agung baru, tapi pendistribusian perkara tidak merata dan tidak sesuai spesialisasi. Jadi, pembagian perkara masih kacau.
•
Nay/Ari/APr

Sidang Praperadilan
Guterres Kalahkan Koserse Mabes

Jakarta hukumonline. Relly singkat sidang praperadilan kasus penangkapan dan penahanan Eurico Guterres berakhir sudah. Permohonan mantan pejuang pro integrasi (PPI) dikabulkan hakim. Polisi masih langgar prosedur?
•
zaenal

Perjalanan RUU PKB
Fenomena RUU Paling Berdarah dalam Sejarah Indonesia

Kapan kita mau belajar dari pengalaman? Pertanyaan itu yang pertama kali muncul setelah mengumpulkan banyak bahan untuk analisis RUU (Rancangan Undang Undang) PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya). Betapa seringnya bangsa ini terjebak pada situasi darurat atau yang sengaja didaruratkan untuk melanggengkan kekuasaan. Sesungguhnya istilah ini tidak asing bagi kita. Dan dengan sedikit merunut sejarah, kita pasti akan terperangah.
•
zaenal

Rancangan KUHP Nasional
Pembunuh dan Pemerkosa Tidak dapat Dipidana Mati

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP yang selama ini berlaku sudah disusun oleh pemerintah. Rancangan KUHP Nasional ini tidak menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok seperti halnya dalam KUHP saat ini. Bagaimana dengan perkosaan dan pembunuhan yang sangat sering terjadi di Indonesia dan sudah sangat meresahkan masyarakat ini?
•
zaenal

Ini Dia, Dissenting Opinion Eliyana

Jakarta,hukumonline. Kalau Anda penasaran dengan isi dissenting opinion yang dikeluarkan Eliyana, Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga, ada baiknya membaca isi lengkapnya. Siapa tahu Anda mempunyai pendapat yang berbeda.
•
Leo/APr

KHN Akan Mengajukan Draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi

Jakarta, hukumonline. Setelah ICEL (Indonesian Centre for Environmental Law), kini KHN (Komisi Hukum Nasional) akan mengajukan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Kebebasan Memperoleh Informasi. KHN akan melakukan jalan pintas ke DPR agar RUU ini cepat gol.
•
Ari/APr

Nusakambangan Kemungkinan Akan Menjadi LP Khusus Narkotika

Jakarta, hukumonline. Nusakambangan. Nama yang begitu menggetarkan, tidak terkecuali bagi penjahat kelas berat atau dari gerombolan si berat. Nah, para pengedar narkotika juga rencananya akan di-nusakambang-kan. Biar kapok!
•
Nay/APr

Desakan Terhadap UU Kebebasan Memperoleh Informasi Makin Menguat

Jakarta, hukumonline. Informasi yang murah dan mudah sangat didambakan masyarakat. Karena itu, desakan terhadap UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi makin menguat. Bukan saja dari kalangan LSM dan pengamat, melainkan juga dari kalangan birokrat.
•
Ari/APr

Dirjen Anggaran: Prijadi Tidak Terlibat dalam Mark up Proyek PLN

Jakarta, hukumonline. Polemik mark up di proyek PLN makin seru. Saling lempar tanggung jawab. Dirjen Anggaran menyatakan bahwa Departemen Keuangan belum mengeluarkan dana. Selain itu, Dirjen Anggaran juga menyatakan Menkeu Prijadi Ps tidak terkait dengan proyek ini.
•
Ari/APr

Penegakan Hukum HaKI Masih Jauh dari Harapan

Jakarta, hukumonline Penegakan hukuam atas HaKI di Indonesia masih jauh dari harapan. Buktinya, para pelanggar merek dan hak cipta belum dihukum setimpal atas ulahnya. Akibatnya, ulah para pembajak makin menjadi-jadi.
•
Muk/APr

Penundaan Proses Hukum Tiga Konglomerat Melukai Rasa keadilan

Jakarta, hukumonline. Enak betul jadi konglomerat. Sudah besar karena mendapat fasilitas khusus, masih juga mendapat keringanan pembayaran utang. Belum cukup dengan itu, tiga konglomerat bermasalah proses hukumnya diminta untuk ditunda. Apa tidak mengusik rasa keadilan?
•
Tri/APr

Kantor Pendaftaran Fidusia Dibuka 30 Oktober

Jakarta, hukumonline Para kreditur pemegang jaminan fidusia bersiap-siaplah pada 30 Oktober 2000 nanti. Rencananya, pada saat itu Kantor Pendaftaran Fidusia akan mulai menerima pendaftaran. Sampai saat ini, di Bank Indonesia sudah antre 100.000 pihak yang akan mendaftar fidusia.
•
Leo/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info