Terbaru

Empat Belas Ornop Menolak Pemberlakuan RUU PKB

Jakarta, hukumonline. Polemik terhadap pemberlakuan RUU (Rancangan Undang-undang) PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) kembali mencuat setelah sempat tengelam sejak ditundanya RUU tersebut pada 24 September 1999 lalu. Niat DPR ingin menerapkan RUU PKB telah menimbulkan perdebatan dan penolakan. Sedikitnya 14 Ornop menyatakan penolakannya terhadap pemberlakuan RUU PKB.
•
Tri/AWi/APr

Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional Tanggung Jawab Anggota Parlemen

Jakarta, hukumonline. Ada kado menarik bagi anggota parlemen Konferensi IPU ke-104 di Jakarta. Kadonya, buku pedoman agar dapat lebih memahami hukum humaniter internasional. Tugas berat bagi DPR karena rapor untuk ratifikasi perjanjian internasional saja masih merah.
•
Nay/Fat/APr

Yusril: Bila Tommy Mengajukan PK, Grasinya Ditolak

Jakarta, hukumonline. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putuisan Mahkamah Agung (MA). Namun, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan PK dan grasi tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
•
Ari/APr

Elyana Keluarkan Dissenting Opinion

Jakarta, hukumonline Kecil memang, tetapi suatu tonggak sejarah baru dalam proses peradilan di Indonesia telah ditancapkan oleh Elyana SH. Hakim ad hoc ini mengeluarkan dissenting opinion (pendapat yang berbeda).
•
Leo/APr

Indonesia Bukan Lagi Pembajak Terbesar

Jakarta, hukumonline Indonesia dikenal sebagai sorga para pembajak. Namun, ternyata Indonesia hanya menduduki peringkat lima negara yang banyak melakukan pembajakan. Sayangnya, Indonesia belum merevisi UU Hak Cipta, Paten, dan Merek.
•
Muk/APr

BPPN Kalah Lagi
Perseroan Telah Bubar Tidak Dapat Dinyatakan Pailit

Jakarta, hukumonline Untuk kesekian kalinya, BPPN gagal memailitkan debiturnya. Majelis hakim menolak permohonan pailit yang diajukan BPPN dengan pertimbangan PT Muara Alas Prima (MAP), selaku debitur, telah bubar. Putusan tersebut juga ditandai dengan keluarnya dissenting opinion dari hakim ad hoc, Elyana SH untuk pertama kalinya.
•
zaenal

Komisi Ombudsman BPPN Dinilai "Tidak Punya Gigi"

Jakarta, hukumonline. Karena dinilai "tidak punya gigi", anggota Komisi IX DPR mengusulkan agar kewenangan Komisi Ombudsman BPPN diperluas. Tujuannya, agar bisa menindaklanjuti keluhan.
•
Ari/APr

Kasus Bob Hasan
Banyak Kejanggalan dalam Kontrak

Jakarta, hukumonline. Kontrak dapat menjadi salah satui alat bukti otentik. Nah, ternyata dalam kontrak yang dibuat APHI dan PT Adikarto Pritindo yang melibatkan terdakwa Bob Hasan banyak kejanggalan. Apa implikasi hukumnya?
•
Leo/Fat/APr

Pande Lubis Mengaku Hanya Menjalankan Perintah

Jakarta, hukumonline. Pande N. Lubis, salah satu terdakwa kasus bank Bali, mengaku hanya menjalankan tugas. Dalam pledooinya, tim kuasa hukum Pande menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu mendramatisir kasus ini.
•
Tri/APr

Daniel S. Lev: Jangan Terlalu Berharap pada Figur Ketua MA

Jakarta, hukumonline.Di tengah ramainya pencalonan Ketua Mahkamah Agung (MA), pengamat Indonesia dari Universitas Washington, Daniel S. Lev mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu berharap pada figur seorang Ketua MA, termasuk kepada pemerintah. Lalu, kepada siapa harapan dapat disandarkan?
•
Nay/Bam/APr

Kepailitan Batamas Jala Nusantara Direhabilitasi

Jakarta,hukumonline Rehabilitasi PT Batamas Jala Nusantara (Batamas), perusahaan shipping yang berkedudukan di Batam disahkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Pertimbangannya, Batamas telah melunasi utang-utangnya kepada seluruh krediturnya.
•
Leo/APr

Kepailitan Intercon Enterprises Dicabut

Jakarta, hukumonline PT Intercon Enterprises, pengembang perumahan Kebon Jeruk Intercon, dicabut kepailitannya oleh Pengadilan Niaga. Pertimbangannya, antara Intercon dengan kreditur-krediturnya telah tercapai perdamaian (accord) dalam proses pemberesan.
•
Leo/APr

Kuntoro: Mark Up Proyek PLN Terjadi pada Masa Djiteng

Jakarta, hukumonline. Kuntoro Mangkusubroto, Direktur Utama PT PLN, menuding pendahulunya, Djiteng Marsudi menyetujui dan menandatangani proyek PLN yang disebut-sebut di-mark up hingga 300%.
•
Ari/APr

Hakim Praperadilan Guterres: Pemohon Praperadilan Tidak Boleh Jadi Saksi

Jakarta, hukumonline. Kuasa hukum Eurico Guterres sampai tiga kali memohon kepada hakim agar Guterres dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Namun, tiga kali pula hakim I Gde Putra Jadnya menolak kehadiran mantan pejuang pro integrasi tersebut. Pemohon praperadilan tidak boleh jadi saksi atas kasusnya sendiri?
•
Tri/Zae

Distributor VCD Bajakan Diganjar Empat Tahun Penjara

Jakarta, hukumonline. Hidup hakim! Hidup penyanyi! Hidup pencipta lagu! Teriakan-teriakan tersebut membahana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyambut putusan majelis hakim. Terdakwa Joel Setiawan, distributor VCD bajakan, dipidana 4 tahun penjara ditambah denda Rp20 juta.
•
Leo/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info