Terbaru

Sebelas Penyelewengan Penggunaan BLBI

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Agung menerima data 20 bank penyeleweng Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ada 11 jenis penyelewengan penggunaan BLBI.
•
APr

RUU Penetapan Dua Perpu Tahun 2000 Rampung

Jakarta, hukumonline.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam sudah menerbitkan dua Rancangan Undang-undang (RUU). Dua RUU tersebut akan menetapkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2000 ini menjadi Undang-undang (UU).
•
Bam

Penggunaan TI Mengubah Pelaksanaan Ketentuan dalam UU

Jakarta, hukumonline Teknologi informasi (TI) berkembang cepat. Namun, penggunaan TI telah mengubah pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang (UU). Regulasi yang ada terbuka untuk dievaluasi
•
Muk/APr

23 Tersangka Kasus Tanjung Priok Direkomendasikan Tanpa Nama

Jakarta, hukumonline "Apalah artinya sebuah nama," kata pujangga besar Inggris, William Shakespeare. Namun, nama menjadi penting untuk tersangka kasus Tanjung Priok. Sayang, Komnas HAM hanya merekomendasi 23 nama kasus Tanjung Priok, tanpa menyebut nama.
•
TRi/Muk/APr

Sahetapy: Soal Ketua MA, Jam Terbang Sangat Penting

Jakarta, hukumonline. Di mata Prof. J.E Sahetapy, faktor jam terbang sangat penting untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA). Dan Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) ini tetap menjagokan Toton Suprapto.
•
Nay/APr

Indonesia Usulkan Resolusi Mengutuk Israel

Jakarta, hukumonline. Indonesia tidak hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik dari IPU (Inter Parlimentary Union). Delegasi DPR RI dalam IPU juga mengusulkan resolusi untuk mengutuk tindakan Israel.
•
Nay/APr

BI Akan Mengawasi Bank Besar Tidak Bermasalah

Jakarta, hukumonline. Bank bermasalah diawasi itu lumrah. Namun, bank tidak bermasalah diawasi tentu ada yang lain. Nah, Bank Indonesia (BI) akan mengawasi bank besar yang tidak bermasalah. Apa alasannya?
•
Ari/APr

Dokumen BLBI Musnah, Kejagung Tidak Khawatir

Jakarta, hukumonline. Dokumen penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di gedung BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) musnah karena terbakar. Namun, Kejaksaan Agung tidak khawatir. Ada bukti lain?
•
Tri/APr

Banyak Hambatan, TGPK Sulit Tindaklanjuti Laporan

Jakarta, hukumonline. Nafsu besar, tenaga kurang. Ungkapan ini agaknya tepat untuk menggambarkan sosok TGPK. Nama besar dan banyak kasus yang masuk, tetapi banyak hambatan untuk melakukan aksi. Lho kok loyo?
•
Nay/Bam/APr

Kejagung Ajukan Upaya Paksa Badan kepada Empat Bank

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk melakukan upaya paksa badan terhadap 4 bank untuk mendapatkan kembali uang negara sebesar Rp4,1 triliun. Selain paksa badan, Kejagung juga akan melakukan upaya pidana dan mengajukan permohonan pailit terhadap debitor bermasalah.
•
Tri/APr

Hakim Agung Nonkarier Merasa Ada Diskriminasi

Jakarta, hukumonline. Hampir tiga pekan hakim agung baru bekerja, tetapi sebagian dari mereka belum menangani perkara. Hakim agung baru itu, khususnya dari nonkarier, merasa ada diskriminasi. Mengapa?
•
Nay/APr

Penantian Pendaftaran Jaminan Fidusia Masih Berlanjut

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kini telah memiliki peraturan pelaksanaannya. Pada 30 September 2000, pemerintah telah menerbitkan tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.
•
Bam

Todung: Korupsi Bukan Persoalan Hukum Semata

Jakarta, hukumonline. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia intensitasnya sangat tinggi, sehingga sulit diberantas. Persoalan korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan yang memerlukan partisipasi segenap komponen bangsa untuk memberantasnya.
•
Nay/Bam

Penangguhan Penahanan Bob Hasan Sedang Dipertimbangkan

Jakarta, hukumonline Mohammad Bob Hasan masih memiliki harapan. Eksepsi kuasa hukumnya memang tidak diterima majelis hakim. Namun, Bob dapat "mencuri hati" majelis hakim hingga penangguhan penahanannya sedang dipertimbangkan.
•
Leo/APr

Menkeu Diduga Membuat Pinjaman secara Diam-diam

Jakarta, hukumonline Teten Masduki, Koordinator ICW (Indonesian Corruption Watch), mensinyalir Menteri Keuangan Prijadi atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani pinjaman luar negeri berupa kredit ekspor yang dikenal dengan nama KE-III dengan nilai AS$600 juta.
•
Ari/Muk/Apr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info