Terbaru

Teten: Sebaiknya Kasus Bulog Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Jakarta, hukumonline. Pansus Buloggate dan Bruneigate memanggil saksi kasus ini dan rencananya juga akan memanggil Presiden Abdurrahman Wahid ke DPR. Ada juga yang menilai kasus ini tidak diselesaikan DPR, tapi lewat jalur hukum.
•
Ari/Fat/APr

Dari Fraksi Tunggal BEJ Menerapkan Multifraksi

Jakarta, hukumonline Dari fraksi tunggal ke multifraksi. BEJ akan memberlakukan fraksi harga (perubahan satuan perubahan harga saham) multifraksi dua hari lagi. Siapkah BEJ?
•
Muk/APr

ICW Mengusulkan Proyek KE III Ditender Ulang

Jakarta, hukumonline. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu menjadi incaran koruptor. ICW mengindikasikan adanya korupsi dan mark up 300% pada proyek gardu induk dan transmisi Kredit Ekspor (KE) III PT PLN.
•
Ari/APr

Pemanggilan Gus Dur oleh Pansus DPR Menyangkut Prosedur

Jakarta, hukumonline. Pansus Buloggate-Bruneigate Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan akan memanggil Presiden Abdurrahman Wahid. Namun untuk memanggil Gus Dur, ada prosedur khusus.
•
Nay/APr

Revisi RUU PKB Libatkan Masyarakat Luas

Jakarta, hukumonline. Rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) oleh Pemerintah pada 30 Oktober 2000 terus digulirkan. Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan melibatkan peran aktif masyarakat dalam revisi UU PKB sebelum disahkan.
•
Nay/Ari/APr/Bam

Barang Bukti Kasus Bulog Diserahkan ke Pengadilan

Jakarta, hukumonline.Sejumlah barang bukti berkaitan dengan kasus Bulog diserahkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada majelis pada Selasa (17/10). Barang bukti berupa uang sebesar Rp16 miliar, tiga mobil mewah, dan sertifikat tanah itu menjadi saksi bisu penyelewengan dana Yanatera sebesar Rp35 miliar.
•
Tri/Bam/APr

Gutteres Membantah Ditangkap Sesuai Hukum

Jakarta, hukumonline. Sebagai pihak yang berperkara, Eurico Gutteres tidak mau mengalah. Mantan wakil panglima Pejuang Pro Integrasi ini membantah semua jawaban termohon praperadilan (pihak Polri) dan tetap menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya tidak sah.
•
Tri/Zae/APr

Pengesahan PT Tiga Hari Diundur Januari 2001

Jakarta, hukumonline Janji Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra ternyata meleset. Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) tiga hari yang dijadwalkan Oktober 2000 ternyata diundur hingga Januari 2001. Mungkinkah?
•
Muk/APr

Pada Kasus Soeharto, Yang Terpenting Terdakwa Hadir

Jakarta, hukumonlinePengajuan verzet oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukanlah hal terpenting dalam kasus Soeharto. Akan tetapi, kehadiran Soeharto sebagai Terdakwa di persidangan lah yang sangat menentukan kelanjutan penyelesaian kasus ini. Sementara banyak pihak meragukan kemungkinan itu.
•
Muk/Ari/APr/Bam

Salah Pasang Harga, Buy.com Bayar Ganti Rugi

Jakarta, hukumonline. Jangan sembrono memasang harga! Gara-gara memasang harga salah, Buy.com harus membayar ganti rugi. Ini kasus salah pasang harga pertama di negara koboi, AS.
•
Muk/APr

DPR Tanggapi Positif Usulan Mekanisme Pemilihan Ketua MA

Jakarta, hukumonline. Usulan Koalisi organisasi non-pemerintah (Koalisi Ornop) mengenai mekanisme pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) mendapat tanggapan positif anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi II DPR berjanji akan menampung dan membicarakan lebih lanjut usulan itu pada rapat pimpinan DPR.
•
Nay/Bam/APr

Kriteria Calon dan Proses Seleksi Ketua MA Versi Koalisi Ornop

Jakarta, hukumonline Membuat kriteria dan proses seleksi bagi pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentu tidak gampang. Koalisi Ornop punya kriteria sndiri terhadap calon Ketua MA. Apa patokannya?
•
Nay/Bam/APr

Koalisi Ornop Tuntut RUU Yayasan Ditunda

Jakarta, hukumonline. Ribuan yayasan terancam gulung tikar! Ini peringatan yang diberikan oleh koalisi organisasi nonpemerintah (ornop) terhadap RUU tentang Yayasan. Bahkan, koalisi ornop menuntut agar RUU Yayasan ditunda/ditangguhkan.
•
APr

Bob Hasan Bantah Pernah Menjadi Pengurus Mapindo

Jakarta, hukumonline. Orang makin tua, biasanya gampang lupa. Mohammad "Bob" Hasan yang dulu menjadi pengurus APHI, kini mengaku tidak pernah menjadi komisaris ataupun direktur di PT Mapindo Parama yang idem dengan PT Adikarto Prinpindo.
•
Leo/Fat/APr

Polri: Penangkapan dan Penahanan Gutteres Sudah Sesuai Hukum

Jakarta, hukumonline. Pihak Koserse Polri menyangkal penangkapan dan panahanan Eurico Gutteres melanggar ketentuan KUHAP. Menurut Polri, penangkapan dan penahanan terhadap Eurico Gutteres, mantan panglima Pejuang Prointegrasi Timor-timur (PPI), sudah sesuai hukum.
•
Tri/Zae/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info