Terbaru

Fatwa 'Haram' buat Eksistensi BUMN

Ada pihak yang mengatakan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhindar dari campur tangan politik pemerintah atau DPR, maka BUMN itu sendiri harus dihilangkan. Kehadiran BUMN dewasa ini juga dipandang lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Karena itulah kemudian pengamat ekonomi Faisal Basri "mengharamkan" BUMN untuk hidup di Indonesia.
Amr/APr

Maklumat Presiden Tidak Mempunyai Implikasi Hukum

Maklumat yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid pada Senin (28/5) ini ternyata membingungkan banyak pihak. Redaksi hukumonline menerima banyak pertanyaan yang menanyakan apa maksud dari isi maklumat tersebut. Apakah pelimpahan wewenang, keadaan darurat, atau sekadar perintah harian belaka?
Nay/Tri/APr

Soal Korupsi JORR, Tutut Akan Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan lebih serius menangani kasus korupsi jalan tol yang baru-baru ini dicabut SP3-nya. Bahkan, Kejagung sudah menyiapkan jadwal pemeriksaan tersangka dan saksi yang terlibat dalam kasus ini. Seperti telah diperkirakan sebelumnya, nama Siti Herdiyanti Indra Rukmana (Tutut) disebut sebagai salah seorang yang akan diperiksa Kejagung.
Tri/Zae/APr

Maklumat Presiden RI = Supersemar II ?

Sekitar pukul 12.30 siang ini, Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan Maklumat yang dibacakan oleh Yahya Staquf, salah satu juru bicara Presiden. Namun, isi Maklumat ini tidak jelas. Supersemar II?
ISA/Zae

Mental Inlander Regulator TI Indonesia

Jakarta, hukumonline.Tampaknya tidak hanya bidang perbankan yang kecanduan mengandalkan konsultan asing. Kalangan penguasa regulasi teknologi informasi di Indonesia juga latah menggunakan konsultan asing. Padahal belum tentu hasilnya lebih baik dari konsultan lokal. Ini mental inlander, bung.
Muk/APr

Bank IFI vs Bank Danamon
Hotman Paris : Perjanjian Subpartisipasi Tidak Ada Hubungannya dengan Sindikasi

Sengketa antara Bank IFI dengan Bank Danamon di Pengadilan Niaga bermula dari pinjaman sindikasi Bank Nusa Nasional (BNN) kepada PT Riau Prima Energi (RPE). BNN dan Bank IFI melakukan perjanjian subpartisipasi untuk memberikan pinjaman kepada RPE. Bagaimana pengaturannya dalam perjanjian seandainya RPE default?
Leo/APr

UU Hak Cipta Sulit Diberlakukan bagi Para Pelanggar dalam Internet

Belum adanya kesamaan pandangan dalam memandang cyberspace menyebabkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seolah tidak dapat bekerja. Tidak sedikit yang memandang internet sebagai daerah tidak bertuan. Mungkinkah UU Hak Cipta diterapkan?
Ram/APr

Pemilu Tidak Mungkin Dipercepat

Tidak mungkin pemilihan umum (Pemilu) dipercepat sebagai akibat dibubarkannya DPR melaui dekrit. Pasalnya, UUD 1945 tidak mengatur adanya dekrit maupun percepatan pemilu. Selain itu, juga tidak ada biaya untuk menyelenggarakan pemilu yang dipercepat.
Tri/Nay/APr

Penting, Kontrol atas Enkripsi Data Pemerintahan

Jakarta, hukumonline. Jika nanti e-government telah diaplikasikan secara luas di Indonesia, maka keamanan jaringan dan data, khususnya data yang bersifat sensitif, perlu mendapat perhatian khusus dalam hal keamanan. Karena itu, perlu kontrol atas enkripsi (penyandian) data pemerintahan.
Muk/APr

Praktek M-Commerce Butuh Perlindungan Hukum

Jakarta, hukumonline. Perkembangan bisnis online tenyata tidak berhenti sampai dengan munculnya WAP (Wireless Internet Protocol). Saat ini, sudah dikembangkan layanan mobile commerce (m-commerce). Transaksi terus berlangsung sementara hukum yang ada belum dapat mengimbangi teknologi yang digunakan.
Ram/APr