Berlangganan Pro

Terbaru

Bappebti Siapkan Tujuh Fokus Mitigasi Hadapi Dinamika Perdagangan Aset Kripto

Bappebti Siapkan Tujuh Fokus Mitigasi Hadapi Dinamika Perdagangan Aset Kripto

Gugat Cerai karena Suami Tak Beri Nafkah hingga Sanksi Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper

Gugat Cerai karena Suami Tak Beri Nafkah hingga Sanksi Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Eksepsi Let Let dan Walla Ditolak

Putusan Sela Perkara Let Let dan Walla

Pegawai Negeri Masih Bisa Berfungsi dalam Pendaftaran Merek

Meski PP Konsultan HKI melarang pegawai negeri menjadi konsultan, sentra HKI di instansi pemerintah dan PTN masih bisa berfungsi membantu UKM.

Tim Ahli Jaksa Agung Mulai Susun Agenda Kerja

Tim Ahli Kejaksaan Agung untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan. Akan disusun agenda kerja, skala prioritas berikut indikator keberhasilannya.

Larangan Merokok yang (Semoga) Bergigi

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Pencemaran Udara disetujui menjadi Perda oleh Rapat Paripurna DPRD.

Koalisi Pendidikan Kecewa pada MA Terkait Uji Materil SK UAN

Kontroversi pelaksanaan ujian nasional kembali muncul. Ironisnya, putusan uji materiil SK Mendiknas tentang UAN tahun 2004 saja belum putus. Koalisi Pendidikan minta DPR mendesak Mahkamah Agung.

KPPU akan Periksa Soal Penyedia Jasa e-Reporting di BEJ

Eksepsi Let Let dan Walla Dinilai Sebagai Pengulangan Praperadilan

Sebagian materi eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa Let Let dan Walla dinilai Penuntut Umum sebagai pengulangan kembali dari permohonan praperadilan yang sudah ditolak sebelumnya oleh PN Jakarta Pusat.

Ahli: Ada Diskriminasi Hukum dalam Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat

Seharusnya DPR terlebih dahulu meminta pendapat atau persetujuan Pemda Sulawesi Selatan, apakah mereka mau membayar bantuan dana miliaran rupiah selama pembahasan RUU Pembentukan Sulawesi Barat.

Ratifikasi Konvensi dalam Prolegnas Dinilai Tidak Strategis

Seharusnya pemerintah meratifikasi konvensi yang lebih strategis, misalnya tentang hak sipil dan politik yang bernuansa HAM.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com