Berlangganan Pro

Terbaru

Gugat Cerai karena Suami Tak Beri Nafkah hingga Sanksi Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper

Gugat Cerai karena Suami Tak Beri Nafkah hingga Sanksi Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Diam-diam Komisi III DPR Segera Bawa RUU MK ke Sidang Paripurna

Diam-diam Komisi III DPR Segera Bawa RUU MK ke Sidang Paripurna

Pengacaranya Masuk Penjara, Pak De Bingung Hadapi Sidang PK

Hati-hati memilih pengacara untuk membela kepetingan hukum Anda. Paling tidak teliti latar belakang gelar kesarjanaannya (baca : sarjana hukum), asli atau palsu. Mochamad Siradjuddin alias Pak De mengaku kaget mendengar pengacaranya, Andar Situmorang, ternyata dijebloskan ke penjara karena memalsukan gelar SH.

Pemerintah Pusat Akan Tindak Tegas Pemda yang Ngotot

Tidak hanya anak kecil yang nakal, tetapi orang dewasa pun masih banyak yang nakal. Contohnya, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). Walaupun sudah diberi peringatan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang dibuatnya, masih ada saja Pemda yang ngotot mempertahankan dan memberlakukan Perda-perda tersebut.

Kepmen VoIP di Ambang Mata, Pengusaha VoIP Gusar

Desas-desus akan dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Voice over Internet Protocol (VoIP) membuat gusar para penyelenggara jasa VoIP di luar lima perusahaan penyelenggara jasa yang telah dijadikan pilot project. Karena kabarnya setelah Kepmen VoIP disahkan, penyelenggara jasa VoIP selain lima perusahaan tersebut wajib gulung tikar.

Bank Niaga Diminati 20 Calon Investor

Usai melakukan penjualan sahamnya di Bank BCA, pemerintah kini telah memulai proses penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Niaga. Sampai saat ini telah ada 20 calon investor menyatakan minatnya untuk membeli saham pemerintah tersebut. Siapa unggul di babak pertama ini?

Diadili secara Absentia
Hendra Rahardja Divonis Seumur Hidup

Nasib Hendra Rahardja, konglomerat dari Grup BHS, sepertinya harus berakhir di balik terali besi. PN Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hendra Rahardja bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan harus masuk bui seumur hidup. Hanya masalahnya, di penjara mana Hendra akan menghabiskan hukumannya mengingat Hendra saat ini kabarnya sedang ditahan di penjara Silver Water Bay, Sydney.

Ketua MA: Akses Publik terhadap Putusan Mencegah Suap

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan, tidak ada alasan bahwa publik tidak dapat memperoleh putusan pengadilan. Walaupun hukum acara masih menyatakan bahwa putusan adalah hak eksklusif para pihak yang berperkara, dalam kenyataannya putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

CD ROM Kepailitan Pertama di Indonesia Diluncurkan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan hukumonline.com dan AusAid telah meluncurkan CD ROM yang berisikan database perkara kepailitan selama 1998-2000. CD ROM ini tidak hanya menawarkan kumpulan putusan kepailitan, tetapi juga informasi seputar hakim-hakim, kurator, serta pengacara-pengacara "selebritis" di pengadilan niaga.

Zakat Tidak Mutlak Menjadi Pengurang PKP Perusahan

Setelah berlaku hampir tiga tahun, implementasi UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat belum terlihat hasilnya. Ternyata, banyak faktor yang menjadi kendala penerapan undang-undang tersebut di lapangan. Masalah yang paling serius adalah adanya konflik yang tajam antara UU Zakat dengan UU Pajak Penghasilan.

Ratifikasi Traktat Antariksa 1976 Bagaikan Buah Simalakama

Ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi, khususnya teknologi antariksa, dinilai salah satu penyebab jatuhnya pemerintah dalam kondisi "simalakalma" dalam konteks diratifikasinya Traktat Antariksa 1976 menjadi undang-undang. Ratifikasi Traktat Antariksa 1967 cenderung bertujuan mengurangi kerugian yang selama ini diderita Indonesia, ketimbang mengambil manfaat dari ruang antariksa.

DPP PBB Tandingan Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp2,589 Miliar

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (21/3) mengabulkan gugatan Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban selaku Dewan Pimpinan Partai Partai Bulan Bintang (DPP PBB) terhadap Hartono Mardjono dan Abdul kadir Djaelani sebagai tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2,589 miliar. Pasalnya, Hartono membuat DPP PBB tandingan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com