Berlangganan Pro

Terbaru

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Bisnis Jasa Keuangan Semakin Liar, OJK Mendesak Dibentuk

Pembahasan mengenai lembaga pengawas jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai memanas. Walaupun diharapkan tidak terjadi titik kritis dalam proses pembentukannya, pada kenyataannya tidak kurang ada yang memandang bahwa pembentukan lembaga pengawasan tersebut sudah sangat mendesak akibat kegiatan bisnis jasa keuangan yang semakin liar saja.

MPR Dinilai Gagal Mengamandemen UUD 1945

Rapat dengar pendapat PAH I BP MPR dengan Koalisi Ornop Konstitusi Baru berlangsung panas. Hujan interupsi antara anggota PAH I dengan Ornop mengiringi jalannya rapat dengar pendapat tersebut. Pasalnya, Ornop menyatakan BP MPR telah melakukan inkonsistensi dan pendekatan partisipasi publik yang sekadar simbolik saja dalam merumuskan perubahan UUD 1945.

Permohonan Pailit terhadap Barito Pacific Ditolak

PT Barito Pacific Timber Tbk, perusahaan pengolahan kayu milik konglomerat Prajogo Pangestu, lolos dari ancaman pailit. Keberlakuan perjanjian perwali amanatan penerbitan obligasi yang dijadikan dasar bagi Bank Niaga untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Barito dinilai tidak bisa dibuktikan secara sederhana. Kenapa Barito tetap akan mengajukan kasasi meski menang?

Tim Klarifikasi Belum Bekerja
MA Lambat Respons Putusan Kasasi Joko Tjandra

Walau sudah dijanjikan dibentuk sejak Oktober 2001, ternyata baru pada 4 Februari 2002 lalu Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat keputusan pembentukan tim klarifikasi putusan kasasi Joko S. Tjandra. Akibatnya, MA terkesan lambat dan kurang serius dalam merespons kasus putusan kasasi Joko S. Tjandra tersebut

Debat Pemerintah dengan DPR soal KPI Berakhir dengan Kompromi

Debat kusir KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU Penyiaran di DPR kabarnya berakhir dengan kompromi. Berlarutnya pembahasan RUU Penyiaran tersebut karena adanya peralihan kekuasaan yang demikian cepatnya. Belum lagi adanya isu hidden agenda.

Banjir, Momentum untuk Klaim Kembali Hak Warga Jakarta

Selama ini hak warga masyarakat telah dirampas, termasuk hak warga Jakarta untuk tinggal dengan aman tanpa takut dihantui tempat tinggalnya terendam air. Karena itu, banjir kali ini merupakan momentum yang tepat untuk menuntut kembali hak warga Jakarta tersebut.

BPPN Nyatakan Farallon dan Stanchart Lulus Drop Dead Test

BPPN telah menentukan dua dari empat bidder calon investor BCA yang telah lulus proses evaluasi tahap I dan segera menempuh evaluasi tahap II, yaitu Farallon dan Standard Chartered. BPPN menekankan bahwa penentuan pemenang proses evaluasi tahap I dilakukan secara adil terhadap keempat bidder.

Kejaksaan Pertanyakan Kebijakan Habibie yang Melanggar Keppres

Kejaksaan kembali memeriksa mantan Presiden Habibie berkaitan dengan kasus korupsi dana non-budgeter Bulog Rp40 miliar. Kepada Habibie, kejaksaan kembali mempertanyakan kebijakannya soal pengunaan dana non-budgeter Bulog dalam menanggulangi daerah rawan pangan di beberapa daerah di Pulau Jawa.

Menakar "Harga" Saksi Ahli

Dokter forensik Mun'im Idries menolak menjadi saksi ahli pada persidangan PK Muhammad Siradjuddin alias Pak De (25/2). Alasannya, Mun'im tidak dibayar ketika memberi kesaksian. Bagaimanakah sebenarnya aturan mengenai pembayaran bagi saksi ahli.

Bunga Deviden Belum Dibayar, Kurator Dharmala Sakti Ajukan Kasasi

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, kuasa hukum kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) mengajukan kasasi ke MA. Pembayaran deviden oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sebesar Rp3,6 miliar ke rekening DSS dinilai tidak dapat dijadikan dasar bagi Majelis Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pailit yang diajukan terhadap AJMI. Pasalnya, masih ada bunga deviden yang belum dibayar. Siapa yang menanggung?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com