Utama

Draf Perpres Pelibatan TNI Tangkal Terorisme Diusulkan Memuat 7 Prinsip Ini

Karena potensi menimbulkan konflik kewenangan antara TNI dengan lembaga lain, Komnas HAM mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut draf Perpres itu dan membentuk UU Perbantuan.
Ady Thea DA

Pentingnya Pelaku Usaha Pahami Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce

Terdapat sejumlah aturan yang relevan mengenai perlindungan konsumen e-commerce. Terdapat kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipatuhi untuk menghindari risiko sengketa dengan konsumen.
Mochammad Januar Rizki

Mengenal Ragam Regulasi Jenis-jenis Fintech

Pemanfaatan fintech memudahkan masyarakat dalam bertransaksi namun terdapat risiko yang harus diwaspadai seperti kebocoran data pribadi, penagihan intimidatif hingga predatory lending.
Mochammad Januar Rizki

Ujian Tiga PERADI Hadapi Rekonsiliasi

Ada putusan berbeda Pengadilan Tinggi terhadap gugatan PERADI.
Aji Prasetyo

Beragam Tantangan Persidangan Pidana Secara Daring

Mulai dari keamanan informasi dan jaringan, pemenuhan asas dan prosedur KUHAP, sarana dan prasarana pendukung.
Ady Thea DA

Hukumonline, Sang Penghubung Kemajuan Hukum Indonesia

Dalam banyak sektor, Hukumonline menangkap berbagai kemajuan yang berarti, namun juga mencatat set back dalam beberapa bidang. Dalam rangkaian 20 webinar ini ingin disajikan helicopter view untuk memandu langkah dan memahami situasi sebagai amunisi untuk merumuskan solusi.
Agus Sahbani

Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba

Karena proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi UU terburu-buru, tidak transparan (tertutup), tidak partisipatif meminta masukan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.
Aida Mardatillah

Asas Resiprositas dalam Ekstradisi Buron Pembobol Bank BNI

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.
Moch. Dani Pratama Huzaini

Rekam Jejak Tim Pemburu Koruptor yang akan Dihidupkan Menkopolhukam

Landasan hukum yang akan dipakai adalah Inpres.
Aji Prasetyo

Hakim Yustisial Persoalkan Kedudukan Pengadilan Pajak

Pemohon meminta agar pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan ke MA sesuai Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menilai kedudukan pengadilan pajak berada di bawah kekuasaan MA.
Aida Mardatillah