Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya

PERTANYAAN

Bagaimana dasar hukum poligami di Indonesia? Apa saja syarat untuk poligami yang sah? Bagaimana jika istri pertama tidak menyetujui suaminya menikah lagi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Prosedur Poligami yang Sah yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Maret 2013, dimutakhirkan pertama kali pada 28 April 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 1 November 2023.

KLINIK TERKAIT

Langkah Hukum Jika Ayah Tidak Menafkahi Keluarganya

16 Okt, 2026

Laki-Laki Menikah Tanpa Restu Orang Tua dalam Islam, Sahkah?

18 Agt, 2026

Apakah Surat Perjanjian dalam Nikah Siri Dapat Dinyatakan Sah?

19 Feb, 2026

Rumah di Atas Tanah Hibah, Masuk Harta Gono-Gini?

09 Mar, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Asas Monogami dalam UU Perkawinan

Dasar hukum perkawinan, termasuk halnya dasar hukum poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Lebih lanjut, menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.^[1] Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami diatur kembali dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi:

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).

Kendati demikian, UU Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami.^[2] Berikut penjelasannya.

Dasar Hukum Poligami di Indonesia

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa menurut KBBI, arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Menjawab dasar hukum poligami di Indonesia, ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian, pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.[3]

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yang menerangkan:

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya poligami dapat dilakukan di Indonesia, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami. Apa syarat poligami?

Syarat Poligami

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:^[4]

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
   1. ada persetujuan dari istri/istri-istri,^[5] dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:^[6]
      1. istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
      2. tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
      3. karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
   2. adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
   3. adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:^[7]
   1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin poligami tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang.

Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Islam Positif

Selanjutnya, mengenai syarat poligami di KUA atau syarat poligami bagi yang beragama Islam, secara garis besar, hukum poligami menurut hukum Islam memang tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.^[8]
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.^[9]
3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.^[10] Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan.^[11]
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.^[12] Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.^[13] Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.^[14] Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.^[15]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang.

Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Baca juga: Syarat dan Ketentuan Poligami bagi WNA

Demikian jawaban dari kami terkait dasar hukum poligami dan sejumlah syaratnya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

KBBI, poligami, yang diakses pada 5 Desember 2025, pukul 19.00 WIB.

---

^[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).

^[2] Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.

[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.

^[4] Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

^[5] Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan.

^[6] Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan.

^[7] Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.

^[8] Pasal 55 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

^[9] Pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI.

^[10] Pasal 58 ayat (1) KHI.

^[11] Pasal 58 ayat (2) KHI.

^[12] Pasal 56 ayat (1) KHI.

^[13] Pasal 56 ayat (3) KHI.

^[14] Pasal 59 KHI.

^[15] Pasal 57 KHI.