Pidana

Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu

Bacaan 6 Menit
Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu

Pertanyaan

Orang yang suka membuat SIM palsu ada pidananya tidak?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Membuat Surat Izin Mengemudi (“SIM”) palsu termasuk tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 
SIM palsu bisa digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (dalam hal ini kompeten mengendarai kendaraan bermotor). Selain itu SIM palsu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kepolisian, karena seharusnya ada pembayaran biaya setelah pembuatan/perpanjangan SIM diterbitkan oleh kepolisian.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Fungsi Surat Izin Mengemudi
Pada dasarnya menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
 
Ada 2 fungsi SIM menurut Pasal 86 UU LLAJ, yaitu:
  1. sebagai bukti kompetensi mengemudi.
  2. sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Data pada registrasi pengemudi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.
SIM berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.[1]
 
SIM terdiri atas 2 jenis, yaitu:[2]
  1. SIM kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:[3]
    1. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram;
    2. SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram;
    3. SIM B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram;
    4. SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
    5. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
  2. SIM kendaraan bermotor umum, digolongkan menjadi:[4]
    1. SIM A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram;
    2. SIM B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram;
    3. SIM B II Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram.
Untuk mendapatkan SIM didapatkan setelah mengajukan permohonan pembuatan SIM (memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus) ke pihak kepolisian dan dinyatakan lulus ujian mengemudi. SIM diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.[5]  Untuk biaya pengurusan SIM Anda dapat simak artikel Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru.
 
Apakah Memalsukan SIM termasuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat?
Tindak pidana pemalsuan surat yang sanksinya diatur pada Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu:
  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 
R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
  1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
  2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
  3. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
  4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).
 
Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:
  1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau
  2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
  3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
  4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
 
Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai SIM palsu berarti dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, perbuatan tersebut dalam hal ini kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor. Jadi dengan SIM palsu, seseorang bisa dianggap kompeten untuk mengendarai kendaraan bermotor. Padahal yang memiliki kewenangan menerbitkan SIM adalah kepolisian.
 
Selain itu, harus ada unsur yang menyebabkan kerugian, menurut hemat kami pihak kepolisian di sini menjadi merugi atas tindakan tersebut. Sehingga sejalan dengan penjelasan R. Soesilo, bahwa menurut kami membuat SIM palsu dapat dipidana dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasus pemalsuan SIM dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 396/Pid.B/2017/PN Trg, di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara memalsukan SIM B II. Akibat perbuatan terdakwa, pihak Polres Kutai Kartanegara menderita kerugian karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) sebesar Rp 120 ribu dalam pembuatan SIM yang seharusnya diterima oleh negara melalui Polres Kutai Kartanegara karena tidak dibayar oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam putusannya menghukum dipidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU LLAJ
[2] Pasal 77 ayat (2) UU LLAJ
[3] Pasal 80 UU LLAJ
[4] Pasal 82 UU LLAJ
[5] Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) , 87 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ
Tags: