Ketenagakerjaan

Keabsahan Perjanjian Ikatan Dinas sebelum Pelatihan Kerja

Keabsahan Perjanjian Ikatan Dinas sebelum Pelatihan Kerja

Pertanyaan

Saya adalah karyawan swasta di salah satu finance company. Saya bergabung pada tahun 2009 dan sudah menjadi karyawan tetap. Pada tahun 2012 saya dipromosikan menjadi supervisor melalui pendidikan tanpa ikatan dinas. Pada tahun 2018 saya kemudian dipromosikan menjadi branch manager melalui development program berupa pendidikan internal perusahaan selama 2,5 bulan. Sebelum itu saya harus menandatangani kontrak ikatan dinas selama 2 tahun. Di dalam kontrak tersebut, apabila saya resign atau fraud, saya wajib menganti biaya pendidikan sebesar 100 juta. Yang saya tanyakan, apakah perjanjian tersebut berlaku? Setahu saya ikatan dinas itu hanya untuk karyawan baru dan pendidikan saya tersebut juga cuma pendidikan internal perusahaan. Setahu saya jenis perjanjian kerja hanya PKWT & PKWTT.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian ikatan dinas. Perjanjian ikatan dinas sendiri merupakan perjanjian perdata antara perusahaan dengan pekerja/buruh setelah adanya perjanjian kerja, jadi terpisah dari perjanjian kerja. Sebagai perjanjian, ia tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sepanjang syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka perjanjian ikatan dinas tersebut tetap mengikat para pihak yang menyepakatinya.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Perjanjian Ikatan Dinas
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan ikatan dinas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada dasarnya tidak mengatur ketentuan mengenai ikatan dinas. Menurut hemat kami, ikatan dinas sendiri merupakan perjanjian perdata antara perusahaan dengan pekerja/buruh setelah adanya perjanjian kerja. Karena itu, ikatan dinas tetap tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Biasanya ketentuan mengenai ikatan dinas tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian ikatan dinas. Penjelasan lebih lanjut mengenai ikatan dinas ini dapat Anda simak artikel Ikatan Dinas.
 
Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Di sisi lain, Anda menguraikan bahwa ikatan dinas tersebut disodorkan sebelum Anda menjalani pendidikan internal perusahaan. Pendidikan ini sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelatihan kerja.
 
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.[1] Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.[2]
 
UU Ketenagakerjaan sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai kapan pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan. Namun pelatihan tersebut dapat dilakukan secara berjenjang.[3]
 
Artinya, pendidikan dan pelatihan kerja dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja, termasuk pula saat dilakukan promosi jabatan. Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.[4]
 
Perjanjian Ikatan Dinas Pasca Pelatihan Kerja
Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, adanya perjanjian ikatan dinas pasca pelatihan kerja tidak terlepas dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) Ketenegakerjaan yang menyatakan bahwa:
 
Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja;
 
Pada praktiknya, biaya pendidikan dan pelatihan kerja tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.
 
Menurut hemat kami, dengan adanya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dibutuhkan perjanjian ikatan dinas sebagai bentuk komitmen untuk mengikat pekerja agar tetap bekerja pada perusahaan. Hal ini mengingat biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibilang tidak sedikit. Pada umumnya, perjanjian ikatan dinas tersebut berisi jangka waktu ikatan dinas dan denda/penalti bagi pihak yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa ikatan dinas berakhir.
 
Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, perjanjian ikatan dinas merupakan perjanjian keperdataan antara pemberi kerja dengan buruh/pekerja yang terpisah dari perjanjian kerja. Perjanjian ikatan dinas tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :
 
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Dengan dipenuhinya persyaratan di atas, maka perjanjian ikatan dinas tersebut sah dan berlaku terhadap para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Jika pekerja mengundurkan diri sebelum ikatan dinas selesai, maka dianggap wanprestasi dan harus membayar ganti rugi. Penjelasan selengkapnya silakan simak Bisakah Ganti Rugi Ikatan Dinas Dibayar Secara Mencicil?.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 9 UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[4] Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
Tags: