Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Bagaimana Status Hukum Harta Yayasan yang Bubar?

Bagaimana Status Hukum Harta Yayasan yang Bubar?

PERTANYAAN

UU Yayasan menentukan bahwa harta yayasan yang bubar dialihkan kepada yayasan sejenis atau kepada negara. Apa dasar yuridis dan filosofis pengaturan tersebut, serta bagaimana kedudukan hukum harta yayasan setelah proses likuidasi selesai?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Status Harta Suatu Yayasan yang Bubar, yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Maret 2002, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Eryanto Nugroho pada 11 Juli 2019.

    Pengertian Yayasan dan Dasar Hukumnya

    Pada dasarnya, yayasan merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurusnya. Secara yuridis, pengertian yayasan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, sebagai berikut:

    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebagai badan hukum, yayasan memiliki hak dan kewajiban, termasuk memiliki harta kekayaan atas nama yayasan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang yayasan mengalami pembubaran, karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, baik karena tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maupun berdasarkan putusan pengadilan.[1] Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai status harta kekayaan yayasan yang bubar, khususnya setelah proses likuidasi selesai dilakukan.

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, UU Yayasan dan perubahannya mengatur bahwa harta kekayaan yayasan yang bubar tidak dibagikan kepada pendiri, pembina, pengurus, atau pengawas, melainkan dialihkan kepada yayasan atau badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar atau kepada negara.[2] Ketentuan tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 68 UU 28/2004, sebagai berikut:

    1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
    2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
    3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

    Namun, pengaturan di atas menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yuridis dan filosofisnya, serta kedudukan hukum harta tersebut setelah yayasan berakhir.

    Dasar Yuridis Pengalihan Harta Yayasan yang Bubar

    Sebagaimana kami sampaikan, secara yuridis, ketentuan mengenai pengalihan harta yayasan yang bubar diatur dalam Pasal 68 UU 28/2004. Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah dilakukan likuidasi dan jika seluruh kewajiban yayasan dipenuhi, sisa kekayaan yayasan wajib diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan sejenis dan sesuai dengan maksud serta tujuan yayasan yang bubar. Apabila tidak terdapat yayasan yang memenuhi kriteria tersebut, sisa kekayaan yayasan diserahkan kepada negara.

    Menurut hemat kami, ketentuan ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemisahan kekayaan badan hukum (separate legal entity). Sejak yayasan memperoleh status badan hukum, harta kekayaan yang dipisahkan menjadi milik yayasan, bukan lagi milik pendiri atau organ yayasan. Oleh karena itu, ketika yayasan bubar, harta tersebut tidak dapat kembali kepada pendiri atau pengurus, karena secara hukum mereka bukanlah pemilik harta yayasan.

    Selain itu, larangan pembagian harta yayasan kepada organ yayasan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan sebagai sarana memperkaya diri sendiri, yang bertentangan dengan karakter yayasan sebagai badan hukum nirlaba.

    Dasar Filosofis Pengaturan

    Secara filosofis, pengaturan pengalihan harta yayasan yang bubar didasarkan pada hakikat dan tujuan pendirian yayasan itu sendiri. Yayasan didirikan bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial, melainkan untuk kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kekayaan yayasan dipandang sebagai kekayaan yang terikat pada tujuan sosial (social purpose assets).

    Pengalihan harta kepada yayasan sejenis mencerminkan prinsip keberlanjutan manfaat (continuity of benefit), yakni agar kekayaan yang semula diperuntukkan bagi kepentingan umum tetap digunakan untuk tujuan yang sejalan, meskipun yayasan yang bersangkutan telah bubar. Sementara itu, penyerahan kepada negara merupakan bentuk fungsi negara sebagai penjaga kepentingan umum (guardian of public interest), khususnya apabila tidak terdapat yayasan lain yang sejenis.

    Dengan demikian, negara tidak bertindak sebagai pemilik dalam arti privat, melainkan sebagai pihak yang menjamin bahwa kekayaan tersebut tetap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

    Kedudukan Hukum Harta Yayasan Setelah Likuidasi

    Setelah yayasan dibubarkan dan proses likuidasi selesai, status atau kedudukan hukum harta yayasan dapat dipahami dalam dua tahapan. Pertama, selama proses likuidasi, harta yayasan masih berstatus sebagai boedel likuidasi, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yayasan kepada pihak ketiga. Kedua, setelah seluruh kewajiban diselesaikan, sisa kekayaan yayasan tidak dapat dianggap sebagai harta tanpa pemilik (res nullius), melainkan sebagai harta yang secara hukum wajib dialihkan sesuai ketentuan UU Yayasan dan perubahannya.

    Dengan demikian, campur tangan negara bukan karena harta tersebut tidak bertuan, melainkan karena undang-undang secara imperatif menentukan tujuan akhir dari kekayaan yayasan. Negara atau yayasan sejenis bertindak sebagai penerima pengalihan untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan umum dan tidak menyimpang dari tujuan awal pendirian yayasan.

    Baca juga: Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000