Jumat, 08 March 2019
Jika Orang Tua PNS Memasang Atribut Kampanye di Rumah
Pertanyaan :

Jika Orang Tua PNS Memasang Atribut Kampanye di Rumah

Selamat sore, Mohon pencerahannya, kalau di halaman rumah satu keluarga yang salah satu anaknya (belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua) berstatus ASN/PNS dipasangkan atribut kampanye (Bendera Partai), apakah termasuk pelanggaran? Terima kasih sebelumnya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Seorang ASN/PNS harus menerapkan asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 
Namun dalam kasus Anda, harus dilihat terlebih dahulu untuk dapat dijatuhi hukuman disiplin. Apakah PNS tersebut benar-benar terlibat atau tidak dalam kampanye pemilihan umum. Hanya saja karena PNS tersebut masih satu rumah dengan orang tuanya, akan muncul potensi kecurigaan, oleh karena itu sebaiknya pemasangan atribut kampanye itu dihindari guna mengurangi risiko hukuman disiplin.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pertama-tama perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), Aparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 
Sementara itu, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[1]

Pada artikel Larangan PNS/CPNS Ikut Serta Dalam Partai Politik, seorang ASN/PNS harus menerapkan asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.[2]
 
ASN/PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN.
 
Semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berprofesi sebagai ASN/PNS secara mendasar memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum (“Pemilu”), hak untuk memilih diatur di Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”):
 
  1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
  2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
  3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.
 
ASN/PNS wajib menjaga netralitasnya, mereka diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”), yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Setelah itu Bawaslu dapat merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/PNS.[4]
 
Selanjutnya, perlu dipahami bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.[5]
 
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan jika orang tua dari pegawai ASN/PNS melakukan kampanye apalagi sampai memasang atribut kampanye (bendera partai).
 
Dilansir dari Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (“BKN”) Nomor: 053/RILIS/BKN/II/2019 dalam laman Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memberikan imbauan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
  1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau.
  4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 
Pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
 
Kepala BKN memerintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan masalah netralitas ini. Untuk itu, Kepala BKN meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jika PNS tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka akan dijatuhi hukuman disiplin.[6]
 
Namun melihat kasus pada pertanyaan Anda, harus dilihat terlebih dahulu untuk dapat dijatuhi hukuman disiplin. Apakah PNS tersebut benar-benar terlibat atau tidak dalam kampenye Pemilu. Hanya saja karena PNS tersebut masih satu rumah dengan orang tuanya, akan muncul potensi kecurigaan, oleh karena itu sebaiknya pemasangan atribut kampanye itu dihindari guna mengurangi risiko hukuman disiplin.
 
Sebagai informasi tambahan, tingkat hukuman disiplin terdiri dari:[7]
  1. hukuman disiplin ringan:
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  1. hukuman disiplin sedang:
  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  1. hukuman disiplin berat:
  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. pembebasan dari jabatan;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 
Baca juga: Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN, diakses pada Jum’at, 8 Maret 2019, pukul 9.56 WIB.

[1] Pasal 1 angka 3 UU ASN
[2] Pasal 2 huruf f dan Penjelasan Pasal 2 huruf f UU ASN
[3] Pasal 93 huruf f jo. Pasal 1 angka 17 UU Pemilu
[4] Pasal 95 huruf e UU Pemilu
[5] Pasal 1 angka 35 UU Pemilu
[7] Pasal 7 PP 53/2010



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua