Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. dari IPAS Institute dan dipublikasikan pada 15 April 2019.

KLINIK TERKAIT

Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu secara Online

29 Jul, 2025

Hukum Menyebarkan Lagu yang Bermuatan Penghinaan

01 Agt, 2024

Alasan Mengapa Pencatatan Hak Cipta Atas Program Komputer Ditolak

11 Apr, 2019

Apakah Ide Kampanye Pemilu Dilindungi Hak Cipta?

11 Apr, 2019

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Hak Cipta

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi pasal tersebut, prinsip deklaratif berarti setiap ciptaan yang dibuat dan diciptakan oleh pencipta akan secara langsung dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta apabila ciptaannya telah diwujudkan.[1]

Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Selanjutnya, berikut adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program komputer.

Dari jenis-jenis ciptaan yang dilindungi di atas, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks (huruf d) merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta.

Modifikasi Lagu

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, yang dimaksud dengan "modifikasi ciptaan" adalah pengubahan atas ciptaan.[2] Mengubah teks lagu termasuk modifikasi ciptaan, sehingga pencipta punya dasar yang kuat untuk mempertahankan haknya.

Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta mengatur mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah:

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Kalimat “atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut” adalah hal aturan menegaskan bahwa penggunaan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta.

Pelindungan Hak Cipta

Berkaitan dengan hak dasar pencipta, Desbois dalam bukunya Le Droit d’auteur (1966) sebagaimana dikutip oleh Eddy Damian dalam bukunya Hukum Hak Cipta, berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu: [3]

1. Droit Depublication: hak untuk melakukan atau tidak melakukan publikasi ciptaannya;
2. Droit De Repentier: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
3. Droit Au Respect: hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
4. Droit A La Patemite: hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Dari teori di atas, hak dasar pencipta diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, sehingga pencipta memiliki hak eksklusif dari ciptaan yang dibuatnya berupa hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain itu, hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama pencipta masih hidup, namun, dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.[4]

Selanjutnya, hak ekonomi menurut Pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Lalu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, hak ekonomi mencakup:

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan

Sedangkan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[5]

Dari uraian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hak eksklusif yang timbul setelah pencipta mengumumkan ciptaannya. Kemudian, hak moral merupakan hak yang melekat kepada pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dibuatnya.

Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi

Sebagaimana telah kami jelaskan, hak moral yang melekat pada pencipta berlaku tanpa batas waktu dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun, dalam hal pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain.

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, tindakan merubah lirik lagu menjadi yel-yel pendukung pasangan calon (“paslon”) dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah, berpotensi melanggar hak moral dari pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, yaitu distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Karena pencipta lagu memiliki hak untuk mempertahankan lagu ciptaannya yang diubah atau dimodifikasi menjadi yel-yel paslon pemilu/pilkada dengan mengajukan upaya hukum.

Sedangkan, untuk hak ekonomi melekat pada pencipta untuk seumur hidup sampai dengan 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[6] Selama jangka waktu tersebut, apabila pembuat yel-yel pendukung paslon pemilu/pilkada akan mengubah lirik lagu, maka wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Penggunaan secara komersial berarti pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (24) UU Hak Cipta.

Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta, penggunaan secara komersial ciptaan dalam media teknologi dan informasi yaitu mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud.

Apabila dikaitkan dengan pertanyaan Anda, dalam hal pembuat yel-yel pendukung paslon pemilu/pilkada telah mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atau tidak menggunakan secara komersial untuk lagu yang diubah menjadi yel-yel tersebut, maka hal ini tidak melanggar hak cipta dari lagu.

Namun, dalam hal pembuat yel-yel belum memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas lagu yang diubah untuk menjadi yel-yel, atau melakukan penggunaan secara komersial ciptaan (lagu) tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (3) UU Hak Cipta, tindakan pembuat yel-yel berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu, karena tanpa hak melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian lagu menjadi yel-yel dan dilakukan secara komersial.

Sebagai contoh, apabila yel-yel diunggah pada platform digital seperti YouTube, dan pembuat yel-yel paslon pemilu/pilkada mendapat keuntungan dari YouTube karena banyak masyarakat yang menonton yel-yel tersebut, maka penggunaan dapat dikategorikan sebagai penggunaan secara komersial ciptaan dan dapat melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (3) UU Hak Cipta.

Upaya Hukum

Terhadap tindakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan di atas, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Melalui jalur pidana berdasarkan Pasal 113 ayat 2 UU Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta (pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan) untuk penggunaan secara komersial berpotensi dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp500 juta.
2. Melalui jalur perdata dengan:

1. mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, yang dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; atau
2. memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta untuk:
   • meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau
   • menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Agar Perbuatan Tidak Dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Sebagai informasi tambahan, dalam hukum hak cipta Indonesia, Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan salah satunya pada huruf d, yaitu pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Baca juga: Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Referensi:

Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. Bandung: Penerbit PT. ALUMNI, 2019.