Rabu, 06 May 2020

Menyimpangi Anggaran Desa untuk Program Darurat, Termasuk Korupsi?

Menyimpangi Anggaran Desa untuk Program Darurat, Termasuk Korupsi?

Pertanyaan

Pemerintah desa saya sedang mengambil kebijakan untuk membangun puskesmas, namun menggunakan alokasi anggaran untuk program lain, karena pembangunan puskesmas tersebut memang mendadak dan darurat. Apakah hal tersebut melanggar hukum? Apakah karena menggunakan dana alokasi dengan tidak seharusnya, kepala desa saya dapat diduga melakukan korupsi karena merugikan keuangan negara?

Intisari Jawaban

Penggunaan anggaran desa yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk suatu program, namun karena adanya urgensi tertentu, sehingga anggaran tersebut dialokasikan untuk program lain adalah hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 
Perubahan peruntukan anggaran tidak dapat langsung dikategorikan tindakan korupsi. Adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)                        Fakultas Hukum Universitas Jember
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua