Jumat, 16 March 2012

Klausul-klausul Penting dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)

Klausul-klausul Penting dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)

Pertanyaan

Saya berencana menjalin kontrak (perjanjian) pembelian usaha franchise sebuah rental VCD/DVD selama 5 tahun. Di dalam salah satu klausul kontrak franchise disebutkan “apabila terjadi penghentian/pemutusan kontrak franchise, maka saya sebagai franchisee dilarang membuka usaha sejenis (rental VCD/DVD) sendiri selama 5 tahun terhitung sejak kontrak franchise tersebut berakhir.” Apakah klausul larangan ini masuk akal, terlebih penting tidak melanggar prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Asas perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sampai dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus dihormati. Di Indonesia meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai pembatasan tersebut, namun dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, terdapat pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Secara khusus dalam peraturan tertentu yang melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum.

 

Sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee), harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

-         Adanya kesepakatan (isi atau klausul perjanjian);

-         Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum);

-         Mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba;

-         Suatu causa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

 

Pengertian Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba (Pasal 1 butir 1 Permendag 31/2008).

 

Berdasarkan pengertian tersebut, hal yang perlu dipahami terkait dengan pemberian lisensi dalam waralaba adalah kerahasiaan atas seluruh data, keterangan dan informasi yang diperoleh oleh penerima waralaba dari pemberi waralaba. Umumnya, lisensi merupakan rangkaian independen dan sulit dipisahkan. Untuk melindungi rangkaian inilah maka kemudian dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan selanjutnya pemberi waralaba mewajibkan penerima waralaba untuk merahasiakannya.

 

Adapun Perjanjian Waralaba berdasarkan Pasal 5 PP 42/2007 Perjanjian Waralaba, setidaknya memuat:

(i)         nama dan alamat para pihak;

(ii)        jenis Hak Kekayaan Intelektual;

(iii)      kegiatan usaha;

(iv)     hak dan kewajiban para pihak;

(v)       bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

(vi)     wilayah usaha;

(vii)    jangka waktu perjanjian;
(viii) tata cara pembayaran imbalan;

(ix)      kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;

(x)       penyelesaian sengketa; dan

(xi)      tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

 

Ingat, pemberi waralaba merasa memiliki andil besar dalam sistem waralaba yang telah dikembangkannya karena dianggap berhasil dan oleh karenanya telah didaftarkan dan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“STPW”).

 

Lalu bagaimana pemegang STPW ini melindungi haknya, dan kenapa harus dirahasiakan? Kerahasiaan tersebut semata-mata ditujukan untuk melindungi bisnis yang dimiliki pemberi waralaba dari “pencurian” oleh penerima waralaba. Walaupun dalam praktiknya jamak kali dilakukan pengembangan-pengembangan atas “rahasia” bisnis tersebut melalui cara ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) yang kemudian sudah menjadi sistem waralaba baru yang independen.

 

Merujuk lagi pada kerahasiaan dan upaya untuk melindunginya, maka sering diatur ketentuan non-kompetisi (non-competition clause). Jika dalam ketentuan kerahasiaan penerima waralaba hanya diwajibkan untuk merahasiakan data dan informasi sistem waralaba, dalam ketentuan non-kompetisi ini penerima waralaba tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip, ataupun yang langsung atau secara tidak langsung akan berkompetisi dalam kaitan pemberian lisensi waralaba tersebut dalam jangka waktu tertentu. Baik dengan menggunakan atau tidak mempergunakan satu atau bahkan lebih informasi yang dimiliki oleh penerima waralaba.

 

Pembatasan non-kompetisi ini dalam banyak hal ditindaklanjuti dengan larangan melakukan kegiatan yang serupa dengan waralaba setelah pengakhiran perjanjian waralaba.

 

Yang menjadi pertanyaan, apakah larangan atau pembatasan ini bertentangan dengan peraturan dan ketertiban umum yang dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata? Jawabnya, tidak.

 

Sejauh ini ketentuan mengenai pencantuman non-kompetisi tidak dilarang, baik dalam norma yang hidup di masyarakat (tidak tertulis) maupun peraturan perundang-undangan (bersifat tertulis). Oleh karena itu, sepanjang ketentuan non-kompetisi tersebut disepakati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba, maka ketentuan tersebut sah dan berlaku mengikat para pihak.

 

Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

3.      Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua