Kamis, 20 Oktober 2011

Penggunaan Lambang Negara di Kaos Armani dari Kacamata Hukum

Penggunaan Lambang Negara di Kaos Armani dari Kacamata Hukum

Pertanyaan

Apa perbedaan hak cipta dan desain industri? Kasus Armani Exchange yang menggunakan Garuda Pancasila pada desain kaosnya lebih cocok dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta atau desain industri?  

Ulasan Lengkap

Antara hak cipta dan desain industri memiliki banyak sekali perbedaan. Akan tetapi di sini kami akan memberikan beberapa perbedaan mendasar antara hak cipta dengan desain industri seperti tertulis dalam boks di bawah ini:

 

Boks Perbedaan Hak Cipta dan Hak Desain Industri

 

Perbedaan

Hak Cipta

Hak Desain Industri

Pengaturan

Diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Definisi

-          Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-          Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

-          Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

-          Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Timbulnya

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan

 

Selebihnya, Anda dapat baca dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

 

Sebelumnya ke pertanyaan Anda, kita ketahui bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) Garuda Pancasila merupakan Lambang Negara RI. Di dalam Pasal 46 UU 24/2009 dijelaskan bahwa Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

 

Jadi, penggunaan gambar yang mirip Garuda Pancasila pada desain kaos Armani Exchange juga berkaitan dengan pengaturan mengenai penggunaan Lambang Negara di dalam UU 24/2009. Dalam dalam Pasal 52 UU 24/2009 diatur bahwa Lambang Negara dapat digunakan:

a.    sebagai cap atau kop surat jabatan;

b.    sebagai cap dinas untuk kantor;

c.    pada kertas bermaterai;

d.    pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

e.    sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;

f.     dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;

g.    dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;

h.    dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau

i.      di rumah warga negara Indonesia.

 

Kemudian, di dalam Pasal 57 UU 24/2009 disebutkan sejumlah larangan terkait dengan Lambang Negara yaitu setiap orang dilarang:

a.    mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;

b.    menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

c.    membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

d.    menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Memang sempat menjadi perdebatan apakah lambang negara ini adalah rezim hak cipta, paten, merek dagang atau desain industri. Tapi, Menurut hemat penulis, karena lambang Garuda Pancasila merupakan Lambang Negara Indonesia, dan terkait dengan penggunaan Lambang Negara ini sudah diatur dalam UU 24/2009. Karena itu, sebaiknya kita lebih melihat pada ketentuan dalam UU 24/2009. Dan penggunaan Lambang Negara untuk keperluan selain diatur dalam Pasal 57 UU 24/2009 tersebut di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100 juta (lihat Pasal 69 UU 24/2009).

 

Terkait dengan penggunaan Lambang Negara ini, advokat David Tobing juga pernah mengajukan gugatan Citizen Lawsuit atas penggunaan lambang Garuda di kaos tim sepak bola nasional (PSSI). Namun, karena terganjal kewajiban notifikasi, akhirnya gugatan itupun kandas. Lebih jauh simak Terganjal Notifikasi, Gugatan Lambang Garuda Kandas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

2.    Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

3.    UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua