Kamis, 29 January 2015

Ketentuan Mengenai Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol

Ketentuan Mengenai Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol

Pertanyaan

1. Apakah ada dasar hukum/aturan yang melarang produk bir untuk melakukan promosi produk yang berhadiah produk bir atau produk lainnya (misal beli 5 botol bir dapat 1 botol bir atau dapat hadiah lainnya)? 2. Apakah ada larangan/aturan bila promosi/undian yang dilakukan tempat hiburan/Food Court berhadiah produk bir dan untuk mendapatkan kupon undian harus membeli produk bir tersebut? 3. Apakah bisa setiap pembelian produk bir akan didonasikan nilai tertentu ke panti asuhan?

Ulasan Lengkap

 
 
Intisari

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang produk bir untuk melakukan promosi produk dengan memberikan hadiah berupa bir atas setiap pembelian sejumlah bir tertentu.

 

Sedangkan mengenai ketentuan promosi, berdasarkan peraturan, bir tidak boleh diiklankan di media massa apapun. 

 
Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini
 
 
Ulasan

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang produk bir untuk melakukan promosi produk dengan memberikan hadiah setiap pembelian sejumlah bir.

 

Sedangkan mengenai ketentuan mengenai promosi bir di tempat hiburan/tempat makan (food court) dengan ketentuan pembeli akan mendapatkan kupon undian jika membeli bir, maka ini berhubungan dengan ketentuan mengenai penjualan bir.

 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 74/2013”), diatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.    Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

b.    Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

c.    Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.

 

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 74/2013 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Pasal 4 ayat (4) Perpres 74/2013).

 

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:

1.    Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di (Pasal 7 ayat (1) Perpres 74/2013):

a.    hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

b.    toko bebas bea; dan

c.    tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

2.    Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

3.    Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

 

Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 Tahun 2014 (“Permendag 72/2014”) dan pada 16 April 2015 akan berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014 (“Permendag 6/2015”).

 

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di (Pasal 14 ayat (1) Permendag 20/2014):

a.    Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan

b.    tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada (Pasal 14 ayat (2) Permendag 20/2014):

a.    Toko Bebas Bea (TBB); dan

b.    tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

c.    Toko pengecer – khusus untuk minuman beralkohol golongan A (Pasal 14 ayat (3) Permendag 20/2014):

         i.        Minimarket (mulai 16 April 2015 tidak diperbolehkan lagi menjual minuman beralkohol di minimarket berdasarkan Permendag 6/2015);

             ii.        supermarket, hypermarket; atau

            iii.        toko pengecer lainnya.

Toko pengecer tersebut mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m².

 

Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain (Pasal 16 ayat (1) Permendag 20/2014). Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan (Pasal 28 Permendag 20/2014):

a.    gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

b.    tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan

c.    tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masingmasing.

 

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga (Pasal 15 Permendag 20/2014). Selain itu perlu diketahui juga bahwa

 

Ini berarti selama tempat hiburan (misalnya bar) atau tempat makan (food court) tersebut telah memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan golongan yang diperbolehkan untuk dijual di tempat tersebut, maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

 
Promosi Bir

Terkait dengan promosi bir tersebut, perlu diketahui juga bahwa Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (“IT-MB”), Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun (Pasal 30 Permendag 20/2014). Ini berarti promosi tersebut tidak boleh dilakukan di media massa, akan tetapi selama hanya dipromosikan di tempat hiburan atau tempat makan tersebut, maka tidak melanggar ketentuan yang ada.

 

Jika IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A dan/atau izin teknis (Pasal 48 Permendag 20/2014).

 

Mengenai pembelian produk bir yang akan didonasikan sejumlah tertentu ke panti asuhan, misalkan saja panti asuhan tersebut berbentuk yayasan, maka kita lihat ketentuan mengenai kekayaan yayasan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

 

Dalam Pasal 26 UU Yayasan dijelaskan mengenai kekayaan perseroan sebagai berikut:

 

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

a.    sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b.    wakaf;

c.    hibah;

d.    hibah wasiat; dan

e.    perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

 

Dari penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU Yayasan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

a.    Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.    Wakaf adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

c.    Hibah adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.

d.    Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

e.    Perolehan lain misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

 

Oleh karena itu, boleh saja jika sumbangan yang diberikan untuk panti asuhan yang berbentuk yayasan diberikan dari hasil penjualan bir, selama sumbangan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2.    Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

3.    Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 Tahun 2014 dan pada 16 April 2015 akan berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua