Pencatuman Kata "Bin/Binti" pada Nama Anak

Bacaan 7 Menit
Pencatuman Kata
Pertanyaan

Kami ingin bertanya perihal pengurusan akta kelahiran anak kami, dimana anak diberi nama Ubay Bin Abd Hakim, namun pihak catatan sipil menolak penggunaan kata "bin". Apakah penggunaan bin pada anak tidak boleh di Indonesia? Mohon penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Sepanjang penelusuran kami, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan akta kelahiran tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana penamaan orang yang lahir untuk kemudian dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil. Sehingga seharusnya, menurut kami peletakan nama bin dan binti tidak dipermasalahkan oleh pihak pencatatan sipil.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
Hukumonline.com
 
Ulasan:
 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Peletakkan Nama Bin dan Binti pada Suatu Nama

Peletakan nama bin dan binti pada dasarnya dikenal dalam ajaran agama Islam. Dalam artikel Tambahan Bin/Binti pada Anak yang kami akses dari laman eramuslim.com dijelaskan bahwa peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam.

 

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.” (QS. Al Ahzab : 5)

 

Di dalam ayat itu, Allah meminta agar setiap anak dinisbatkan atau dihubungkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Sehingga ketika seseorang dipanggil atau diseru ia juga dipanggil dengan, ”Wahai bin fulan (nama ayah).” tidak “Wahai bin fulanah (nama ibu).”

 

Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia (“WNI”) dilakukan dengan memperhatikan:[1]

a.    tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;

b.    di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;

c.    tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

d.    di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

e.    Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan

f.     anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

 

Salah satu tata caranya adalah sebagai berikut (jika memperhatikan tempat domisili ibu bagi penduduk WNI):[2]

a.    Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.

b.    Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

c.    Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

d.    Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.

e.    Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

 

Adapun syarat pencatatan kelahiran penduduk WNI adalah:

a.    Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.    nama dan identitas saksi kelahiran;

c.    KK orang tua;
d.    KTP orang tua; dan

e.    Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

 

Namun sayangnya, dalam peraturan ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana penamaan orang yang lahir untuk kemudian dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil sehingga seharusnya, menurut kami peletakan nama bin dan binti tidak dipermasalahkan oleh pihak pencatatan sipil.

 

Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai peletakan bin dan binti dalam akta kelahiran. Yang kami temukan adalah mengenai nama keluarga dalam akta kelahiran.

 

Dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (hal.13), disebutkan bahwa berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, yaitu

1)    memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;

2)    memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);

3)    memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;

4)    memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan

5)    memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

 

Penjelasan lebih lanjut tentang penerbitan akta kelahiran dapat Anda simak dalam artikel Langkah-Langkah Jika Ada Kesalahan Pengetikan di Akta Kelahiran dan Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar Hukum:

2.    Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3.    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

 
 

 


[1] Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”)

[2] Pasal 53 Perpres 25/2008

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika