Senin, 05 Desember 2016

Bolehkah Merenovasi Rumah Dinas?

Bolehkah Merenovasi Rumah Dinas?

Pertanyaan

Apakah rumah dinas termasuk dalam kategori rumah negara? Kalau iya, bolehkah melakukan dekorasi rumah dinas supaya lebih bagus? Saya mengubah garasi mobil menjadi kamar tidur. Mohon penjelasannya.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Istilah rumah dinas dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Rumah Negara.

 

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

 

Penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan.

 

Penghuni rumah negara dilarang mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi

Pengertian rumah disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”) yaitu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

 

Jenis Rumah

Jenis rumah dapat dikelompokkan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian sebagai berikut:[1]

a.    Rumah komersial[2]

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

b.    Rumah umum[3]

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

c.    Rumah swadaya[4]

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

d.    Rumah khusus[5]

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

e.    Rumah Negara[6]

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

 

Penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan.[7] Ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian rumah negara diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (“PP 40/1994”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (“PP 31/2005”).

 

Rumah Negara

Terkait dengan pertanyaan Anda, semua peristilahan rumah negeri atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya PP 40/1994 sebagaimana telah diubah oleh PP 31/2005 dibaca Rumah Negara.[8]

 

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.[9]

 

Pasal 7 PP 40/1994 menetapkan bahwa orang yang dapat menghuni rumah Negara, yaitu:

a.    Pejabat; atau

b.    Pegawai Negeri.

 

Ada tiga golongan rumah Negara, yaitu:

a.    Rumah Negara Golongan I[10]

Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara Golongan I dapat disebut sebagai rumah jabatan.

b.    Rumah Negara Golongan II[11]

Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Rumah Negara Golongan II dapat disebut sebagai rumah instansi.

c.    Rumah Negara Golongan III[12]

Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

 

Mendekorasi Rumah Negara

Mendekorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi hiasan.

 

Pasal 10 PP 40/1994 menetapkan kewajiban dan larangan bagi penghuni rumah negara, yaitu:

1.    Penghuni Rumah Negara wajib:

a.    membayar sewa rumah;

b.    memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

2.    Penghuni Rumah Negara dilarang:

a.    menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;

b.    mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;

c.    menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

 

Berdasarkan pernyataan Anda yaitu mendekorasi garasi mobil dengan cara mengubah menjadi kamar tidur, apabila yang Anda maksud hanya memberi hiasan tanpa mengubah struktur rumah maka hal tersebut diperbolehkan. Tetapi apabila “dekorasi” yang Anda maksud mengakibatkan perubahan bentuk pada rumah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

 



[1] Pasal 21 ayat (1) UU 1/2011

[2] Pasal 1 angka 8 UU 1/2011

[3] Pasal 1 angka 10 UU 1/2011

[4] Pasal 1 angka 9 UU 1/2011

[5] Pasal 1 angka 11 UU 1/2011

[6] Pasal 1 angka 12 UU 1/2011

[7] Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU 1/2011

[8] Pasal 26 ayat (2) PP 40/1994

[9] Pasal 1 angka 1 PP 40/1994

[10] Pasal 1 angka 5 PP 40/1994 beserta penjelasannya

[11] Pasal 1 angka 6 PP 40/1994 beserta penjelasannya

[12] Pasal 1 angka 7 PP 40/1994

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua