Kamis, 19 Desember 2019

Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing

Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing

Pertanyaan

Beberapa waktu lalu, saya mendengar Wali Kota Solo didesak untuk membuat perda larangan konsumsi daging anjing. Sebenarnya bagaimana ketentuan soal konsumsi daging anjing sendiri?

Ulasan Lengkap

 
Produk Hewan sebagai Pangan
Berbicara mengenai konsumsi daging anjing, ada perlunya kita menilik beberapa peristilahan yang terkait. Pertama, pengertian pangan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 
Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 41/2014”) mengatur definisi ternak. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.[1]
 
Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.[2]
 
Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:[3]
a. sertifikat veteriner; dan
b. sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.
 
Ketentuan Produk Hewan di Solo
Di luar dari adanya desakan pembentukan peraturan daerah (perda) yang mengatur larangan konsumsi daging anjing, Solo atau Surakarta sendiri telah memiliki dua peraturan daerah yang dapat dijadikan acuan terkait pertanyaan Anda. Keduanya yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (“Perda 9/2015”) dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjaminan Higiene dan Sanitasi Produk Hewan (“Perwali 4/2019”).
 
Dalam Perda 9/2015 diuraikan bahwa produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.[4]
 
Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke daerah untuk diedarkan wajib disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi hewan yang dipersyaratkan.[5]
 
Unit usaha produk hewan sendiri termasuk:[6]
  1. rumah potong hewan ruminansia (RPH-R), rumah potong hewan unggas (RPH-U), rumah potong hewan babi;
  2. usaha pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
  3. tempat pemerahan;
  4. usaha distribusi dan/atau usaha ritel (pengecer) produk hewan, meliputi pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin daging (cold storage), unit pendingin susu (milk cooling centre), gudang pendingin susu, tempat penampungan susu, toko/kios daging (meat shop), pengemasan dan pelabelan telur serta tempat penjualan produk hewan;
  5. usaha pengolahan produk hewan.
 
Rumah potong hewan yang dimaksud di atas merupakan suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.[7]
 
Selain itu, setiap orang yang menyelenggarakan unit usaha produk hewan wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Untuk mendapatkannya, unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.[8]
 
Larangan Konsumsi Daging Anjing
Uraian di atas menunjukkan bahwa daging anjing tidak diakui secara eksplisit sebagai salah satu produk hewan yang dapat dikonsumsi. Menurut hemat kami, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memproduksi produk hewan di atas seharusnya juga dapat mencegah produksi daging anjing. Hal ini terlepas dari adanya perdebatan mengenai larangan konsumsi daging anjing itu sendiri.
 
Selain itu, apabila berpedoman pada Bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Para pihak yang menjadi subjek surat tersebut juga diimbau diantaranya untuk:
  1. tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH) khusus untuk daging anjing apabila diketahui untuk konsumsi dan Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Anjing Konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/perdagangan daging anjing;
  2. tetap menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH) sebagai persyaratan administrasi lalu lintas anjing hidup dan Surat Rekomendasi Pemasukan anjing hidup disertai dengan hasil uji laboratorium) dengan minimal mencantumkan asal, tujuan, dan peruntukannya (sebagai anjing peliharaan/kesayangan/berburu);
  3. membuat surat imbauan secara tertulis di wilayah masing-masing untuk tidak melakukan peredaran dan/atau perdagangan daging anjing secara komersial.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 5 UU 41/2014
[2] Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 41/2014
[3] Pasal 58 ayat (4) UU 41/2014
[4] Pasal 1 angka 21 Perda 9/2015
[5] Pasal 26 ayat (4) Perda 9/2015
[6] Pasal 4 Perwali 4/2019
[7] Pasal 1 angka 14 Perwali 4/2019
[8] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perwali 4/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua