Kamis, 26 December 2019

Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pertanyaan

Terhadap produk apa saja sertifikasi halal harus diberlakukan? Dan bagaimana penyelenggaraan produk halal itu sendiri?

Ulasan Lengkap

 
Jaminan Produk Halal
Jaminan produk halal diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU 33/2014”) dan peraturan turunannya.
 
Jaminan Produk Halal (“JPH”) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.[1] Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”).[2]
 
Sementara itu, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.[3] Adapula yang disebut sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”), yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.[4]
 
Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.[5]
 
Pasal 6 UU 33/2014 kemudian menerangkan bahwa:
 
Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
  2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
  3. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
  4. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
  5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
  6. melakukan akreditasi terhadap LPH;
  7. melakukan registrasi Auditor Halal;
  8. melakukan pengawasan terhadap JPH;
  9. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
  10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
 
Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI.[6]
 
Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.[7] Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:[8]
  1. mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
  2. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
  3. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
  4. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
  5. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
 
Untuk pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal.[9]
 
Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (“PPH”) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan berasal dari:[10]
  1. hewan;
  2. tumbuhan;
  3. mikroba; atau
  4. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
 
Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.[11] Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, meliputi:[12]
  1. bangkai;
  2. darah;
  3. babi; dan/atau
  4. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
 
Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang telah disebutkan ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan fatwa MUI.[13] Lebih lanjut, Pasal 20 UU 33/2014 berbunyi:
 
  1. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
  2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
  3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.
 
Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU 33/2014 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.[14] Jika tidak dilaksanakan, pelaku usaha dikenai sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.[15]
 
Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (“Permenag 26/2019”) diatur mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Secara khusus, Pasal 27 Permenag 26/2019 berbunyi:
 
  1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
  2. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
  3. Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.
 
Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Barang meliputi:[16]
  1. makanan;
  2. minuman;
  3. obat;
  4. kosmetik;
  5. produk kimiawi;
  6. produk biologi;
  7. produk rekayasa genetik; dan
  8. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
 
Sedangkan jasa yang wajib bersertifikat halal meliputi layanan usaha yang terkait dengan:[17]
  1. penyembelihan;
  2. pengolahan;
  3. penyimpanan;
  4. pengemasan;
  5. pendistribusian;
  6. penjualan; dan
  7. penyajian.
 
Auditor Halal
Dalam proses pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, terdapat auditor halal, yaitu orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.[18] LPH mengangkat dan memberhentikan auditor halal.[19]
 
Auditor halal yang diangkat oleh LPH harus memenuhi persyaratan:[20]
  1. warga negara Indonesia;
  2. beragama Islam;
  3. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
  4. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
  5. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  6. memperoleh sertifikat auditor halal dari MUI.
 
Untuk memperoleh sertifikat auditor halal dari MUI, auditor halal harus mengikuti diklat sertifikasi auditor halal dan uji kompetensi sertifikasi auditor halal.[21]
 
Penyelia Halal
Adapun penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.[22] Penyelia halal harus memenuhi persyaratan:[23]
  1. beragama Islam; dan
  2. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
 
Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Untuk memperoleh sertifikat penyelia halal, penyelia halal harus mengikuti diklat sertifikasi penyelia halal.[24]
 
Penyelia halal bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan.[25]
 
Dalam melaksanakan tugas, penyelia halal bertanggung jawab:[26]
  1. memastikan kehalalan bahan yang akan digunakan dalam PPH;
  2. menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala;
  3. memastikan kehalalan pengemasan produk;
  4. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal;
  5. melakukan pemeriksaan terhadap PPH;
  6. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
  7. mengusulkan penggantian bahan;
  8. mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan;
  9. mengoordinasikan PPH;
  10. mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan; dan
  11. mempersiapkan bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal.
 
Pengawas Jaminan Produk Halal
Pasal 153 Permenag 26/2019 kemudian berbunyi:
 
  1. Kepala Badan berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional dan daerah.
  2. Menteri pada kementerian terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
  3. Pimpinan pada lembaga terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
  4. Gubernur berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
  5. Bupati berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
  6. Wali kota berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
 
Pengawasan JPH dilakukan terhadap:[27]
  1. LPH;
  2. masa berlaku sertifikat halal;
  3. kehalalan produk;
  4. pencantuman label halal;
  5. pencantuman keterangan tidak halal;
  6. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
  7. keberadaan penyelia halal; dan/atau
  8. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
 
Pengawasan JPH dilaksanakan oleh pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.[28]
 
Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang harus memenuhi persyaratan:[29]
  1. beragama Islam;
  2. Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  3. berpendidikan paling rendah sarjana; dan
  4. telah mengikuti diklat pengawas JPH.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 5 UU 33/2014
[2] Pasal 1 angka 10 UU 33/2014
[3] Pasal 1 angka 11 UU 33/2014
[4] Pasal 1 angka 8 UU 33/2014
[5] Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU 33/2014
[6] Pasal 7 UU 33/2014
[7] Pasal 29 ayat (2) UU 33/2014
[8] Pasal 25 UU 33/2014
[9] Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 25 UU 33/2014
[10] Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 33/2014
[11] Pasal 17 ayat (3) UU 33/2014
[12] Pasal 18 ayat (1) UU 33/2014
[13] Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014
[14] Pasal 26 UU 33/2014
[15] Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014
[16] Pasal 28 ayat (1) dan (2) Permenag 26/2019
[17] Pasal 28 ayat (3) Permenag 26/2019
[18] Pasal 1 angka 9 Permenag 26/2019
[19] Pasal 60 ayat (1) Permenag 26/2019
[20] Pasal 61 ayat (1) Permenag 26/2019
[21] Pasal 62 Permenag 26/2019
[22] Pasal 1 angka 14 Permenag 26/2019
[23] Pasal 78 ayat (1) Permenag 26/2019
[24] Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permenag 26/2019
[25] Pasal 79 Permenag 26/2019
[26] Pasal 80 Permenag 26/2019
[27] Pasal 152 ayat (2) Permenag 26/2019
[28] Pasal 157 ayat (1) Permenag 26/2019
[29] Pasal 158 Permenag 26/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua