Selasa, 31 Desember 2019

Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan Perusahaan Asing Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

Pertanyaan

Bagaimana proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berupa aplikasi online, jika penyedia aplikasi tersebut adalah perusahaan asing? Apakah perusahaan asing tersebut harus melalui proses tender, e-procurement, atau penunjukan langsung? Berapa besaran budget pembelian yang bisa disetujui oleh pemerintah daerah bila ingin melakukan penunjukan langsung? Apakah perusahaan asing tersebut harus memiliki badan hukum di Indonesia?

Ulasan Lengkap

 
Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah
Guna menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 16/2018”). Pengadaan barang/jasa (“PBJ”) adalah kegiatan PBJ oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.[1]
 
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa PBJ yang diatur dalam Perpres 16/2018 ini meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.[2] Perbedaan antara jasa konsultansi dan jasa lainnya terletak pada jenis jasa yang diberikan. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.[3] Sedangkan jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.[4]
 
Dalam perkembangannya, saat ini terdapat E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa (“E-marketplace”) yang merupakan pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.[5] E-marketplace tersebut merupakan bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (“SPSE”), yaitu penyelenggaraan PBJ yang dilakukan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).[6] Kami asumsikan, e-procurement yang Anda maksud merupakan e-marketplace di atas.
 
Menyambung pertanyaan Anda, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat berupa:[7]
  1. e-purchasing;
  2. pengadaan langsung;
  3. penunjukan langsung;
  4. tender cepat; dan
  5. tender.
 
Masing-masing metode diselenggarakan dengan persyaratan tertentu. E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan metode pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta.[8]
 
Menyinggung pertanyaan Anda yang lainnya, metode penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu, meliputi:[9]
  1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden;
  2. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  4. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
  5. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  6. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  7. barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  8. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
 
Sedangkan untuk tender cepat dilaksanakan jika spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.[10] Terakhir, untuk metode tender hanya dapat dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a – d Perpres 16/2018.[11]
 
Adapun metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri dari:
  1. Seleksi
Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100 juta.[12]
  1. Pengadaan Langsung
Pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100 juta.[13]
  1. Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu, yaitu meliputi:[14]
  1. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
  2. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  3. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  4. permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama.
 
Pelaku Usaha Asing sebagai Penyedia PBJ
Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, pelaku usaha asing hanya dapat mengikuti tender/seleksi internasional, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.[15] Adapun tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk:[16]
  1. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1 triliun;
  2. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50 miliar;
  3. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25 miliar; atau
  4. pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditur swasta asing.
 
Namun, tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan yang diatur di atas jika tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.[17]
 
Menjawab pertanyaan Anda yang terakhir, tidak ada aturan tentang kewajiban perusahaan asing tersebut memiliki badan hukum di Indonesia. Badan usaha asing yang mengikuti tender/seleksi internasional harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. Khusus untuk badan usaha asing yang melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.[18]
 
Perpres 16/2018 sendiri tidak mengatur mekanisme tender/seleksi internasional secara khusus. Dengan demikian, menurut hemat kami, penyelenggaraannya tetap merujuk ketentuan tender pada umumnya. Menurut Perpres 16/2018, proses pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi ini pada dasarnya meliputi:[19]
  1. pelaksanaan kualifikasi;
  2. pengumuman dan/atau undangan;
  3. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  4. pemberian penjelasan;
  5. penyampaian dokumen penawaran;
  6. evaluasi dokumen penawaran;
  7. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  8. sanggah.
 
Perlu Anda ketahui pula, PBJ yang dilaksanakan melalui tender/seleksi internasional ini diumumkan dalam situs web kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan situs web komunitas internasional. Dokumen pemilihan yang digunakan paling sedikit ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap dokumen pemilihan, maka yang dijadikan acuan adalah dokumen yang berbahasa indonesia. Sementara mengenai pembayaran kontrak dapat menggunakan mata uang rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]
 
Dengan demikian, kami menyarankan Anda untuk memperdalam kembali informasi PBJ yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang Anda maksud. Badan usaha asing yang bersangkutan dapat mengikuti informasi yang disediakan di dalam situs web pemerintah daerah atau berkonsultansi dengan LKPP selaku pengembang dari e-marketplace apabila penyelenggaraan dilangsungkan melalui e-purchasing. Karena pada akhirnya, boleh tidaknya perusahaan tersebut mengikuti tender ditentukan oleh nilai dan kategorisasi PBJ aplikasi online itu sendiri.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultansikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018
[2] Pasal 3 ayat (1) Perpres 16/2018
[3] Pasal 1 angka 31 Perpres 16/2018
[4] Pasal 1 angka 32 Perpres 16/2018
[5] Pasal 1 angka 20 Perpres 16/2018
[6] Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 69 Perpres 16/2018
[7] Pasal 38 ayat (1) Perpres 16/2018
[8] Pasal 38 ayat (2) dan (3) Perpres 16/2018
[9] Pasal 38 ayat (4) dan (5) Perpres 16/2018
[10] Pasal 38 ayat (6) Perpres 16/2018
[11] Pasal 38 ayat (7) Perpres 16/2018
[12] Pasal 41 ayat (1) huruf a jo. Pasal 41 ayat (2) Perpres 16/2018
[13] Pasal 41 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 ayat (3) Perpres 16/2018
[14] Pasal 41 ayat (1) huruf c jo. Pasal 41 ayat (4) dan (5) Perpres 16/2018
[15] Pasal 1 angka 38 Perpres 16/2018
[16] Pasal 63 ayat (1) Perpres 16/2018
[17] Pasal 63 ayat (2) Perpres 16/2018
[18] Pasal 63 ayat (3) dan (4) Perpres 16/2018
[19] Pasal 50 ayat (1) Perpres 16/2018
[20] Pasal 63 ayat (5), (6), (7), dan (8) Perpres 16/2018

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua