Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Kredit tanpa agunan adalah kredit yang tidak disertai jaminan kebendaan. Dalam kredit tanpa agunan, kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren. Jika nasabah debitur wanprestasi, bank tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik nasabah debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang ada jaminan kebendaan.

Lantas, apa upaya yang dapat dilakukan bank selaku kreditur jika debitur wanprestasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Bila mengacu pada Pasal 26 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</a>, kegiatan usaha perbankan syariah yang meliputi produk dan jasa wajib tunduk kepada prinsip syariah, dan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (&ldquo;MUI&rdquo;), sehingga tidak diperbolehkan bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk/jasa dengan dasar fatwa di luar fatwa MUI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Fatwa Ulama Individu Jadi Dasar Hukum Produk Bank Syariah?

Bank syariah sebagai salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen baik dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

Dalam hal konsumen menolak tanggapan pengaduan dari bank syariah, maka bank syariah wajib memberikan informasi kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, konsumen juga dapat melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (&ldquo;OJK&rdquo;) melalui beberapa sarana, apa sajakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha hotel syariah kini tidak ada lagi karena <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5408086ac6316">Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah</a> (&ldquo;Permenparekraf 2/2014&rdquo;) sudah dicabut dengan alasan karena Permenparkraf 2/2014 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.

Sehingga, saat ini yang dapat menjadi pedoman hanya <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</a> yang di dalamnya ada ketentuan terkait hotel syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan tentang Hotel Syariah di Indonesia

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e41080665108/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-36-seojk03-2015-tahun-2015">Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</a> dan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/">Fatwa Dewan Syariah Nasinal Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma&rsquo;)</a>, pembiayaan/kredit sindikasi boleh dilakukan antara lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank konvesional, dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi dan memakai rekening pembiayaan yang berbeda pula.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pemberian Kredit Sindikasi oleh Bank Syariah Bersama Bank Konvesional, Bolehkah?

Perlu dipahami, penyerahan benda gadai kepada penerima gadai bukan bermakna levering yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda. Oleh karena itu, benda gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai.

Meskipun ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;) yang mengatur jaminan gadai tidak tegas menyatakan bahwa penerima gadai dilarang menggunakan benda gadai, akan tetapi, pada Pasal 1157 KUH Perdata diatur bahwa penerima gadai atau pihak ketiga berkewajiban untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaanya. Ia bertanggung jawab atas hilangnya atau kemorosotan benda gadai kalau hal ini terjadi karena kesalahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir/tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan. Pemberi fidusia menurut <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/undangundang-nomor-42-tahun-1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</a> adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga pihak ketiga yang bukan merupakan debitur dalam perjanjian pembiayaan juga bisa bertindak sebagai pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusianya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adapun yang harus membuat dan menandatangani perjanjian fidusia dalam kasus yang Anda tanyakan adalah pemilik benda (perusahaan yang berwenang bertindak bebas atas benda) yang jadi objek jaminan fidusia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Pihak Ketiga Menjadi Pemberi Jaminan Fidusia?

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Berdasarkan asas nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya. Pada dasarnya yang dapat menjaminkan sebuah benda hanyalah pemilik benda tersebut.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Karena pemegang lisensi bukan pemilik merek, maka ia tidak mempunyai kewenangan (bevoegdheid) untuk mengalihkan atau menjaminkan hak atas merek tersebut kepada bank.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bisakah Lisensi Merek Dijadikan Jaminan Utang?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.