Renata Christha Auli, S.H.

Si Pokrol

Praktik monopoli pada dasarnya mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat. 

Lantas, kegiatan apa saya yang dilarang dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_5_1999" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 5/1999</a> atau UU Anti Monopoli? Apa sanksi hukum jika pelaku usaha melanggar peraturan perundang-undangan tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya

Industri motor listrik termasuk dalam kode KBLI 27111 yang tergolong usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Untuk melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha perlu mempunyai perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (&ldquo;NIB&rdquo;) dan sertifikat standar. Lantas, adakah ketentuan tentang lead time antara perizinan berusaha dengan produksi massal?

Selain itu, apakah terdapat fasilitas dari pemerintah bagi perusahaan motor listrik yang berada di kawasan berikat?

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Begini Ketentuan Perizinan Industri Motor Listrik

Medical checkup atau pemeriksaan kesehatan kerja terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus.

Lantas, bagaimana dengan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan outsourcing? Siapa yang bertanggung jawab dalam membiayai pemeriksaan kesehatan karyawan outsourcing?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biaya Medical Checkup Karyawan, Tanggung Jawab Siapa?

Climate change is one of the main problems and has a huge impact on the world. Thus, how does International Law respond to this issue? Are there any provisions of International Law relating to the mitigation of climate change?

Please read the review below for a further explanation.

The Role of International Law in Addressing Climate Change Issues

In a Rule of Law, the protection of Human Rights is a necessity. According to experts, a Rule of Law is a country whose actions of authorities are limited by law. The relationship between human rights and the Rule of Law cannot only be seen in a formal manner, but also in a material manner. Thus, what is the meaning of a relationship between human rights and the Rule of Law?

Please read the review below for a further explanation.

Relationship between Human Rights and the Rule of Law

Consumer goods, raw materials, and auxiliary materials each have different definitions, examples, and the legal basis. These three matters are basically regulated under several government regulations and regulations of the Minister of Industry. What are the explanations and legal basis of these three goods?

Please read the review below for a further explanation.

&nbsp;

Classifications of Raw Materials, Consumer Goods, and Auxiliary Materials

The 4.0 industrial revolution is believed to be able to improve the quality of human life. This era not only had an impact on the industrial world and the economy but also had an impact on the legal aspect. Indonesia itself already has a program to achieve the 4.0 industrial revolution, however, behind Indonesia&#39;s success, there are legal challenges in facing this era.

Please read the review below for a further explanation.

4.0 Industrial Revolution: Influence and Challenge for the Law in Indonesia

Diplomasi adalah teknik dan prosedur pelaksanaan hubungan antar negara. Hukum diplomatik sendiri diatur dalam <a href="https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf">VCLT 1961</a>, yang terdiri dari seperangkat aturan dan norma hukum yang salah satunya menetapkan mengenai kekebalan&nbsp;dan&nbsp;keistimewaan yang melekat pada diplomat.

Lantas apa yang dimaksud dengan kekebalan perwakilan diplomatik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kekebalan Diplomatik: Pengertian dan Jenis-Jenisnya

Hukum Pidana Internasional (HPI) mengenal teori tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu atas kejahatan internasional yang dilakukan. Namun, dalam kejahatan yang melibatkan negara, negara seringkali memiliki alasan untuk menghindari kewajiban untuk menuntut pelaku, sehingga tercipta iklim impunitas.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Negara dan Individu atas Kejahatan Internasional

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Jabatan kepala desa tersebut dibatasi berdasarkan kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 
Adapun masa jabatan kepala desa adalah 3 periode dengan ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2014">UU Desa</a> dan peraturan terkait. Lantas bagaimanakah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Masa Jabatan Kepala Desa 

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Renata Christha Auli mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2021 dengan peminatan Hukum Internasional.