Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Memberikan kembalian berupa permen sering dilakukan pelaku usaha kepada konsumen sebagai ganti uang kembalian dengan nominal kecil. Sebenarnya bagaimana hukum kembalian permen ini? 
 
Pada dasarnya memberikan uang kembalian diganti permen tidak diperbolehkan. Lantas, adakah sanksi bagi pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Mengganti Uang Kembalian dengan Permen

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Memberikan review yang isinya berupa pendapat atau tanggapan sebenarnya merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Namun, konsumen saat memberikan review produk atau jasa sebaiknya mengindahkan etika review. Apa saja? Lalu apakah memberikan review negatif dapat diadukan pasal pencemaran nama baik?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa

Kasus keracunan makanan yang terjadi tentu membawa kerugian hingga membahayakan konsumen yang mengonsumsinya dan merugikan pihak yang menyediakan makanan atau dalam hal ini katering.

Lantas jika terjadi kasus keracunan makanan, apa yang dapat dilakukan pihak katering yang menyatakan bersikeras tidak melakukannya, melainkan kemungkinan ada orang lain yang sengaja menaruh racun?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Hukum Pengusaha atas Keracunan Makanan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh driver dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_12_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU TPKS</a>. Ia bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan yang dilakukannya.

Lantas apakah perusahaan aplikasi angkutan online juga harus bertanggung jawab atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan driver tersebut? Apa bentuk tanggung jawabnya dan langkah apa yang dapat dilakukan konsumen atau penumpang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.
</div>

Pelecehan Seksual oleh Driver, Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?

Dalam melakukan penegakan diagnosis, dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta untuk beberapa penyakit membutuhkan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan di laboratorium.

Pelayanan konsultasi dengan dokter jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi disebut telemedicine. Lantas apabila dokter salah diagnosis melalui layanan konsultasi daring, siapa pihak yang bertanggung jawab?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis dalam Pengobatan

Pencantuman tanggal kedaluwarsa adalah sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha. Jika tidak dicantumkan, ada sanksi pidana dan hukuman tambahan yang dapat menjerat si pelaku usaha yang bersangkutan. Lantas apakah pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk dapat dikatakan sebagai perjanjian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggal Kedaluwarsa Tak Dicantumkan, Ini Sanksinya 

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (&ldquo;SPP-IRT&rdquo;). Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan

Upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak konsumen tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>.

UU Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah perlindungan bagi konsumen baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui

Ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, eksistensi lembaga perlindungan konsumen sangat diperlukan. Di Indonesia, terdapat 3 lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM dan BPSK. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen