Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian. Jika ditinjau dari <a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>, yang termasuk salah satu jenis klausul baku yang dilarang adalah klausul eksonerasi.

Jika klausula baku terlarang tersebut tetap dicantumkan oleh pelaku usaha, bagaimana konsekuensi hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian

Per tanggal 1 September 2021, batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen (RDT-Ag), termasuk pengambilan swab di pulau Jawa dan Bali adalah sebesar Rp99ribu.

Hal tersebut ditetapkan dalam <a href="https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2021/09/SE-Batas-tertinggi-Rapd-Test-Antigen.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</a>.

Tapi, benarkah ketentuan ini hanya berlaku bagi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tertentu saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Patok Biaya Rapid Test Antigen Melebihi Batas, Ini Sanksi yang Mengintai!

Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (&ldquo;BPSK&rdquo;) dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Jika pelaku usaha tidak hadir atau menolak memenuhi panggilan BPSK, majelis akan mengabulkan gugatan konsumen meski tanpa kehadiran pelaku usaha. Lantas, masih adakah upaya hukum yang bisa dilakukan pelaku usaha jika menolak putusan BPSK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya

Black market atau pasar gelap singkatnya bisa diartikan sebagai perdagangan barang-barang ilegal atau secara tidak resmi. Maka, jual beli ponsel di black market dapat diasumsikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya terkait kartu jaminan atau garansi sebagaimana Anda tanyakan.

Penjual ponsel di black market tersebut dikenakan sanksi administratif berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt608fc67d6d0b7/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-26-tahun-2021/document">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</a> serta berpotensi dijerat hukuman pidana penjara atau denda menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>.

Lalu, bagaimana dengan pembeli? Dan bagaimana status jual beli yang dilakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)

Pada dasarnya obat-obatan yang akan masuk ke Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki Surat Keterangan Impor (SKI). Namun, jika obat tersebut dibawa dari luar negeri ke Indonesia untuk konsumsi pribadi, maka dikecualikan dari ketentuan izin edar, namun Anda sebagai penumpang harus melalui mekanisme jalur khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan Special Access Scheme (SAS).&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Membawa Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Konsumsi Pribadi?

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Dana tabarru&rsquo; adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannnya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Bagi peserta asuransi syariah, apabila berhenti menjadi peserta, dana tabarru&rsquo; yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diminta kembali, hal ini berdasarkan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=tabarru">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru&rsquo; dagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</a> (&ldquo;Fatwa DSN-MUI 81/2011&rdquo;). Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pengembalian dana tabarru&rsquo; bisa dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Jaringan listrik merupakan utilitas umum yang setidaknya ada dalam rencana kelengkapan utilitas umum penyelenggaraan perumahan. Ini berarti pihak yang menyelenggarakan pembangunan perumahan harus menyediakan jaringan listrik.

Adakah sanksinya jika developer tidak menyediakan jaringan listrik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Konsekuensi Hukum Jika Developer Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien disebut hubungan kesepakatan terapeutik/perikatan terapeutik yang melahirkan aspek hukum inspanning verbintenis, yakni ikhtiar sebaik-baiknya sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut mengingat, objek transaksi tersebut adalah upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti.

Hubungan tersebut melahirkan serangkaian hak dan kewajiban, di antaranya yakni dokter wajib melakukan tindakan kedokteran atas persetujuan yang diberikan pihak yang berhak (pasien/keluarganya) setelah yang bersangkutan mendapatkan penjelasan (informed consent). Selain itu, dokter juga wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.

Jika kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pelaku usaha melanggar kewajiban standar ini, maka ia dapat dipidana maupun diberikan sanksi etik.

Lalu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Apoteker Lalai Memberi Obat kepada Pasien

Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Wewenang pelaksanaan pengawasan terhadap aturan pencantuman label pada produk itu diberikan kepada Menteri Perdagangan dan/atau Gubernur.

Tetapi perlu diingat bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan tindak pidana, di mana polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen