Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Hukum perlindungan konsumen mengatur asas-asas hukum perlindungan konsumen, salah satunya adalah asas keseimbangan yang merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Dari salah satu asas tersebut, dapat dinilai bahwa kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, terdapat asas dan prinsip perlindungan konsumen lainnya. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya

Perlakuan penjual yang menjual barang (MacBook beserta charger tidak orisinal) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai cacat tersembunyi. Sebab, jika seandainya pembeli mengetahui kondisi tersebut, pembeli tidak akan membeli barang tersebut atau setidak-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang.

Terkait hukum menjual barang cacat tersembunyi, penjual harus melakukan dua hal. Pertama, wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga. Kedua, mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan pembeli.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 

Sering kali konsumen mendapati perbedaan harga barang di rak dan harga barang di kasir. Jika terjadi demikian, konsumen biasanya yang dirugikan karena dibebankan harga lebih mahal daripada harga barang di rak. Jadi, bagaimana jika harga barang di rak tidak sesuai dengan yang di kasir?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Ya, ketentuan wajib servis di pusat layanan yang resmi telah memenuhi aturan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan layanan purna jual yang mudah diakses konsumen sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan, jaminan/ garansi terhadap barang yang diproduksi kepada konsumen. Konsumen berhak memanfaatkan layanan tersebut di pusat layanan resmi bila mengalami masalah selama masa garansi. Perbaikan di luar pusat layanan resmi menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas biaya, kualitas pelayanan dan keaslian penggantian suku cadang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Tempat Servis Barang Elektronik Ditentukan Penjual, Bolehkah?

Perlu dicermati &ldquo;barang tidak sesuai ekspektasi/harapan&rdquo; yang Anda maksud seperti apa. Jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog online yang dicantumkan penjual, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sebab pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.&nbsp;

Kemudian, apabila penjual mencantumkan ketentuan berupa &ldquo;barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan&rdquo; dalam (misalnya) website, ketentuan ini termasuk klausula baku yang dilarang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

Leasing atau finance lease atau sewa pembiayaan menurut Pasal 1 angka 5 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c38611b3cf0a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-35-pojk05-2018-tahun-2018?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=POJK_35_2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan OJK 35/POJK.05/2018</a> merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.&nbsp;

Dalam perjanjian leasing mobil, perusahaan pembiayaan wajib memberikan informasi yang jelas dan benar serta tidak memberlakukan klausula baku dalam perjanjian leasing mobil yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Klausula Baku Perjanjian Leasing Mobil, Bolehkah?

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (&ldquo;BPKN&rdquo;) mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Fungsi tersebut didukung dengan tugas-tugas BPKN yang tercantum di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen">UU 8/1999</a>, salah satunya menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Secara umum, perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada larangan sama sekali untuk menetapkan harga tinggi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

Jika Anda membeli barang namun ternyata barang itu tidak sesuai dengan informasi&nbsp;online yang tercantum pada foto iklan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 8/1999</a>, salah satunya adalah&nbsp;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Lalu bagaimana jika ditinjau dari <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen