Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar makanan yang amandan dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/nprt/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b48fe0bfe90/undang-undang-nomor-18-tahun-2012/document">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</a>, dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009/document">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</a> jika unsur pelanggarannya terpenuhi. Apa sanksinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Ancaman Pidananya

Pada dasarnya, <a href="http://202.153.129.35/pusatdata/detail/447/node/34" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ini selanjutnya diatur lebih spesifik bagi produsen dan importir produk elektronika dan telematika untuk melengkapi produknya dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar.

Apakah produk seperti baterai dan senter juga wajib mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia

Anda selaku konsumen diberikan sejumlah hak dan perlindungan hukum dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata (travel agent), di antaranya hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan pelaku usaha wajib memberikannya.

Jika pelaku usaha menolak, Anda dapat mengajukan upaya penyelesaian di antaranya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (&ldquo;BPSK&rdquo;), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Bila Ingin Berlibur Menggunakan Jasa Travel Agent

Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Kewajiban tersebut berlaku bagi produsen untuk barang produksi dalam negeri, importir untuk barang asal impor, pengemas untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia, serta pedagang pengumpul.

Lantas, bagaimana ketentuan kapan pelabelannya? Jika tidak diberi label berbahasa Indonesia, apa konsekuensi hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Apabila PLN menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (&quot;BPSK&quot;) atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Pelaku usaha yang memproduksi produk yang menggunakan bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Keterangan itu dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan, yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Jika dilanggar, pelaku usaha yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif. Bagaimana bentuk sanksi administratif tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk Makanan Haram

Guna mencari tahu sanksi bagi pelaku usaha yang menetapkan harga barang di atas Harga Eceran Tertinggi (&ldquo;HET&rdquo;), perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan sanksi yang tercantum dalam aturan HET barang yang dijual tersebut.

Misalnya, jika pelaku usaha menetapkan harga beras di atas HET, maka menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59b0cb4ba7aa3/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-57-m-dag-per-8-2017-tahun-2017?r=1&amp;p=1&amp;q=%22HARGA%20ECERAN%20TERTINGGI%22&amp;rs=1847&amp;re=2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras</a>, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga berpotensi digugat oleh konsumen. Bagaimana bunyi ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pada dasarnya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (&ldquo;PUJK&rdquo;), yang dalam hal ini adalah bank, dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan, termasuk Kredit Tanpa Anggunan (KTA), kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi seperti telepon, text message, email oleh PUJK hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen.

Jika Anda merasa terganggu, Anda dapat melaporkan PUJK yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan

Untuk menentukan sah atau tidaknya pemotongan saldo karena salah memasukan PIN tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu isi perjanjian yang telah disepakati nasabah dan bank saat melakukan pembukaan rekening. Dalam hal ini, Anda harus memeriksa apakah ada klausula yang menyatakan bahwa setiap kesalahan pemasukan kode PIN, bank berhak memotong saldo rekening nasabah atau menarik sejumlah biaya yang melekat pada produk bank (ATM) atau tidak.

Jika dalam perjanjian telah disepakati dan telah diinformasikan secara jelas, maka hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum. Lain halnya jika tidak disepakati sebelumnya, maka perbuatan ini melanggar hukum dan oleh karenanya bank dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bunyi ketentuan dalam perjanjian, apakah termasuk klausula baku atau tidak. Sebab, pencantuman klausula yang demikian dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Saldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah?

Memang benar, terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi kewajiban dan standar tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang jika dilanggar maka penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana.

Salah satunya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen