Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Saat ini, Indonesia telah meratifikasi 2 konvensi penerbangan internasional yang mengatur mengenai ketentuan ganti kerugian bagi penumpang dalam hal terjadi kecelakaan pesawat, yakni <a href="https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/warsaw1929.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1929</a> (Konvensi Warsaw 1929) dan Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1999 (&ldquo;Konvensi Montreal 1999&rdquo;).

Dengan telah diratifikasinya 2 konvensi penerbangan internasional tersebut, lantas ketentuan konvensi mana yang berlaku jika terjadi kecelakaan pesawat dalam penerbangan internasional? Lalu, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan besar ganti kerugian kepada korban?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Penerbangan Internasional

Pakaian bekas memang dilarang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor</a>.

&nbsp;

Penetapan barang dilarang impor, termasuk pakaian bekas dilakukan dengan alasan:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana penegakan hukum dan penindakan terhadap importir yang melanggar larangan impor pakaian bekas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Larangan Impor Pakaian Bekas

Panic buying adalah salah satu perilaku manusia yang tidak menentu selama krisis, yang terjadi ketika konsumen/pembeli membeli suatu barang dalam jumlah besar sebagai bentuk antisipasi atau setelah bencana atau saat bencana terjadi atau sebagai bentuk antisipasi dalam hal terjadi kelangkaan atau kenaikan harga barang.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadi panic buying?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Panic Buying Terjadi, Begini Perlindungan Konsumen

Dalam kartu kredit dikenal istilah pengguna kartu kredit yaitu pengguna jasa yang menggunakan instrumen kartu kredit, yang juga sekaligus sebagai pemegang kartu kredit tersebut.

Mengenai penggunaan kartu kredit oleh orang lain tanpa sepengetahuan Anda sebagai pemegang kartu, dalam hal ini dapat diduga telah terjadi kejahatan carding terhadap kartu kredit Anda. Apa itu carding? Dan langkah apa yang bisa diupayakan nasabah jika terjadi carding?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jadi Korban Carding, Ini yang Bisa Dilakukan Pemegang Kartu Kredit

Pada dasarnya penerapan Standar Nasional Indonesia (&ldquo;SNI&rdquo;) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pemberlakuan SNI wajib itu ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI ini. Bagaimana bunyi ketentuan ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih utang kepada debiturnya (nasabah). Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Namun patut diketahui, dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur ketentuan kerja sama dengan pihak debt collector termasuk juga mengenai etika penagihan. Apa sajakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector

Pemerintah yang menyelenggarakan aplikasi PeduliLindungi dapat dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik (&ldquo;PSE&rdquo;) lingkup publik. Dalam hal ini, PSE wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik dan wajib menyediakan sistem pengaman yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Lalu, bagaimana dengan klausul pembatasan tanggung jawab dalam aplikasi PeduliLindungi, apakah melanggar <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan 

Secara hukum, konsumen&nbsp;berhak mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli tersebut.

Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang yang dijual, serta memberi jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan.

Lantas, upaya hukum apa yang bisa dilakukan konsumen bila kewajiban tersebut dilanggar? Bisakah konsumen meminta pengembalian dana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Barang dari â€˜Olshopâ€™ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 

Konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> (&ldquo;UU Perlindungan Konsumen&rdquo;) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kasus Anda, karena Anda merupakan pemilik toko yang membeli barang untuk dijual kembali, Anda bukan konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

Meski demikian, terdapat aturan hukum lain yang melindungi hak-hak Anda selaku pembeli, yakni menggunakan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?

Setiap maskapai penerbangan dalam membuat ketentuan khusus (terms and conditions) tentunya harus mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28862/nprt/1060/uu-no-1-tahun-2009-penerbangan">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan</a> dan aturan perubahan serta pelaksananya.

Terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas dalam suatu penerbangan, hal ini telah diatur dalam <a href="https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_30_Tahun_2021.pdf">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara</a>. Adakah batasannya? Dan bagaimana keberlakuannya bagi rute domestik dan internasional?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen