Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Berkendara dengan masuk ke lajur cepat melalui jalur keluar dapat dikategorikan sebagai gaya berkendara yang membahayakan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga dapat ditilang oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia (&ldquo;Polri&rdquo;). Petugas Polri tersebut berwenang untuk menghentikan kendaraan Anda dan meminta surat-surat keterangan, seperti surat izin mengemudi (&ldquo;SIM&rdquo;), untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian tilang.

Karena melarikan diri atau kabur saat ditilang, Anda dapat dikategorikan telah mengabaikan perintah petugas Polri. Akibatnya, Anda dapat dijatuhi pidana penjara atau denda. Lebih lanjut, Anda juga berisiko untuk kembali diberikan tilang atau mendapatkan sanksi yang lebih berat karena tetap berkendara di saat SIM Anda ditahan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sanksi Kabur Saat Ditilang, dari Pidana Penjara hingga Denda

Kelalaian yang menyebabkan kematian orang bisa dituntut secara pidana. Pasal 359 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a> adalah pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Bagaimana bunyi Pasal 359 KUHP dan bagaimana penerapan pasalnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Benar. Orang yang menyuruh orang lain (pelaku) untuk merusak barang orang lain juga dapat dijerat Pasal 406 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a> tentang perusakan, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya secara langsung. Sebab, hal ini berkaitan dengan penggolongan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal 406 KUHP, Jerat Hukum bagi Pelaku Perusakan

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, istilah cybercrime semakin sering terdengar. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan kejahatan berbasis komputer yang melibatkan jaringan, salah satu bentuk kejahatannya adalah hacking atau peretasan. Lantas, apakah ada sanksi pidana bagi pelaku peretasan media sosial seperti Instagram? Bagaimana cara memulihkan akun Instagram yang di-hack orang? Apakah kita dapat melakukan pelaporan atas peretasan akun Instagram?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Hack Akun Instagram Orang Lain, Ini Jerat Hukumnya

Upaya memiliki anak di luar cara alami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh prosedur yang dilakukan adalah bayi tabung sebagai reproduksi buatan. Namun, apakah donor sperma termasuk dalam reproduksi buatan yang sah di Indonesia? Kemudian, apa sanksi jika dokter melakukan malpraktik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sahkah Donor Sperma di Indonesia?

Penggeledahan merupakan tindakan pemeriksaan oleh penyidik terhadap rumah atau tempat tinggal maupun badan, untuk kepentingan penyidikan. Hal tersebut diatur secara rinci di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP">KUHAP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perkapolri_8_2009">Peraturan Kapolri 8/2009</a>. Namun, apakah polisi memiliki wewenang untuk menggeledah acara atau pesta yang dilakukan secara privat?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturan Hukumnya

Seiring perkembangan jaman, kejahatan tidak lagi terjadi pada dunia nyata saja, melainkan juga pada dunia maya/virtual. Seseorang yang menjelekkan dan mencemari nama baik orang lain, melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA di media sosial dapat dipidana berdasarkan&nbsp; <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Bagaimana bunyi ancaman hukum pencemaran nama baik di media sosial?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Secara umum pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Namun, apa bentuk tindakan tersebut? Dapatkah sepeda motor disita jika STNK-nya mati?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

STNK Mati, Sanksi Denda Tilang Hingga Motor Disita Polisi

Pada dasarnya, dalam proses rekrutmen Polri, dijunjung prinsip bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Apabila terdapat biaya nyogok masuk polisi atau penyuapan, tentu terdapat konsekuensi hukum bagi penyuap maupun oknum polisi yang disuap, sesuai dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2001" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 20/2001</a>. Apa saja konsekuensi hukumnya? Dan bagaimana cara masuk polisi tanpa biaya? 

Penjelasan lebih lebih lengkap dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi

Perbuatan pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;). Adapun, pasal pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Bentuk penghinaan/pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan juga dilakukan secara tulisan maupun gambar. Lalu, apa saja bentuk-bentuk pencemaran nama baik di dalam KUHP?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Pidana