Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Secara hukum, melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap orang dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan atas dasar keterpaksaan.

Adapun perbuatan kerabat Anda mengingatkan Anda untuk menikah dan bahkan memaksakan argumennya, berpotensi dapat dijerat pidana apabila memenuhi unsur-unsur unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) jo. <a href="https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1606_1%20PUU%202013%20-%20telah%20ucap%2016%20Jan%202014%20-%20print.pdf">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Memaksa-Maksa Orang Lain untuk Menikah

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat. Selanjutnya, mengenai pertanyaan apakah ibu Anda dapat dihukum? Dari segi perbuatan, ibu Anda dapat saja diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;). Namun, mengingat bahwa ibu Anda memukul si A karena ingin membela diri, maka tidak dapat dipidana. Meski demikian, dalam hukum acara pidana perlu diperhatikan juga pembuktian dari pembelaan diri yang dilakukan oleh ibu Anda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Seputar Visum: Syarat, Prosedur, dan Biayanya

Pelaku tindak pidana korupsi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dijatuhi hukuman mati.

Namun, terbitnya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> dipandang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa wabah COVID-19 ini.

Peraturan ini berpotensi disalahgunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19

Perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;), sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.

Sama halnya dengan perbuatan perkosaan mayat, KUHP juga tidak mengatur secara spesifik mengenai mutilasi mayat. Namun, dalam praktiknya mutilasi mayat didahului dengan pembunuhan, sehingga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana; atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat

Secara khusus, tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi bagi seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi padahal bukan. Meski tidak diatur secara spesifik, perbuatan tersebut dalam praktiknya digolongkan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> karena dibarengi dengan melakukan penipuan kepada warga dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selain itu, polisi gadungan juga bisa dijerat menggunakan pasal lainnya tergantung dari rentetan perbuatan yang dilakukan, misalnya pasal pemalsuan surat karena memakai Kartu Tanda Anggota (KTA) polisi palsu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum bagi Polisi Gadungan

Stalker adalah seseorang yang secara ilegal mengikuti dan mengawasi seseorang yang lain yang didasari dengan obsesi. Stalker biasanya mengobservasi dan berkontak dengan korban dengan tujuan untuk memiliki kedekatan dengan korban. Bahkan stalker mengikuti korban sampai ke tempat tinggalnya dan ke mana pun beraktivitas.

Di Indonesia sendiri tidak diatur undang-undang secara khusus tentang stalker. Meski demikian, hukum positif di Indonesia mengatur berbagai pasal terkait pengancaman, antara lain dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dan <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> beserta perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Stalker dan Adakah Jerat Hukumnya?

Penggeledahan oleh penyidik kepolisian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document">Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana</a>.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda tentang boleh tidaknya pihak yang digeledah mendokumentasikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, sehingga menurut hemat kami, sah-sah saja jika pihak yang digeledah mendokumentasikannya untuk memastikan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ada yang dimanipulasi dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?

PBH Peradi

Orang yang menanam ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, dilarang oleh undang-undang dan dapat di pidana penjara dan denda, karena ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</a>.

Namun, bagaimana jika kepemilikan/penggunaan ganja tersebut dimaksudkan sebagai pupuk tanaman? Apakah hal tersebut dibolehkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Menggunakan Ganja sebagai Pupuk Tanaman?

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a> (&ldquo;KUHAP&rdquo;).

Bagaimana syarat dan prosedur pengajuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pernikahan siri yang dilakukan si istri adalah pernikahan yang haram dan tidak sah karena si istri sendiri masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan suami aslinya. Oleh karena itu, dalam hal suami hendak melakukan penuntutan terhadap suami siri, pasal yang dapat digunakan adalah tindak pidana zina dalam Pasal 284 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> apabila memang antara keduanya telah melakukan hubungan seksual.

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan kembali adalah pihak istri yang telah meninggal dunia, lantas apakah masih bisa dilakukan pengaduan tindak pidana zina?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pidana