Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

PERSADA UB

Apakah Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan ganja di luar negeri (negara yang melegalkan ganja) dapat dipidana di Indonesia? Untuk menjawabnya, Anda harus memahami asas berlakunya hukum pidana. 

Dalam hal ini berlaku asas personalitas aktif atau asas nasionalitas aktif merupakan asas yang mendikte bahwa undang-undang pidana yang berlaku dalam suatu negara tetap aktif atau dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada.

Namun ketentuan ini perlu digarisbawahi, sebab dalam hal WNI menggunakan ganja di luar negeri di mana negara tersebut melegalkan ganja, ia tidak dapat dikenai pidana. Kecuali WNI itu telah melanggar ketentuan pembatasan penggunaan ganja yang telah diatur dalam negara yang melegalkan tersebut. 

Sedangkan apabila WNI menggunakan ganja di luar negeri yang negaranya tidak melegalkan ganja, tentu ia dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?

Informasi bohong merupakan sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik hal itu secara instrinsik ataupun ekstrinsik.

Larangan menyebarkan berita bohong ini sejatinya telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya ialah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;), <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b885520acf/undangundang-nomor-1-tahun-1946/document" style="text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya. 

Namun jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya terkait kebohongan kehamilan ini lebih tepat apabila menggunakan pidana atas keterangan palsu/sumpah palsu jika keterangan kehamilan telah disampaikan di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pasal untuk Menjerat Pasutri yang Berbohong Hamil

Seleb Jurist

Secara garis besar, kebiri kimia adalah pemberian suatu zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang ditujukan untuk menekan hasrat seksual berlebih.

Hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan chip bagi pelaku tindak pidana cabul dan tindak pidana persetubuhan kepada anak di Indonesia diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> (&ldquo;UU 23/2002&rdquo;) dan perubahannya serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdaf5ceae9c9/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak</a> (&ldquo;PP 70/2020&rdquo;).

Karena sudah diperintahkan dalam undang-undang, maka dokter yang ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini tidak boleh menolak dan harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang, yang mana menjadi alasan pembenar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia

Si Pokrol

Secara singkat, Interpol adalah singkatan dari International Criminal Police Organization, yaitu sebuah organisasi kepolisian internasional yang terbesar di dunia.

Menjawab pertanyaan Anda, Interpol ada di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan National Central Bureau atau NCB-Interpol Indonesia dan dikepalai langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (&ldquo;Kapolri&rdquo;).

Sedangkan yang dimaksud dengan red notice adalah adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Red Notice dan Interpol?

Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bu nga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika terbukti menerima suap, maka penerima dapat dipidana.

Namun, ketentuan gratifikasi dianggap suap tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (&ldquo;KPK&rdquo;) maksimal 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Lantas, dalam kasus yang Anda tanyakan, jika penerima hadiah kemudian memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran atas hadiah yang diberikan, masihkah pemberian hadiah dikategorikan sebagai gratifikasi dan harus dilaporkan ke KPK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?

PBH Peradi

Tindakan memalsukan tanda tangan istri guna pengajuan kredit di bank diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e2a4f29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Dengan memperhatikan asas ultimum remedium, yaitu sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, maka Anda dapat mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam <a href="https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn947-2021.pdf">Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</a>.

Di sisi lain, istri Anda juga dapat dijerat pidana karena telah menganjurkan Anda melakukan tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyelesaian Perkara Jika Disuruh Memalsukan Tanda Tangan oleh Pemiliknya

Dalam praktiknya, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan pidana. Salah satu alasan yang kerap digunakan sebagai alasan yang meringankan pidana ialah &ldquo;terdakwa berlaku sopan di persidangan&rdquo;.

Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya, kami berpendapat majelis hakim juga harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, pertimbangan keadaan meringankan harus memenuhi karakteristik tertentu seperti salah satunya upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana, atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula.

Terdakwa Sopan, Bisakah Jadi Alasan Peringan Pidana?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi perbuatan sodomi dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Sehingga, sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan.

Jika sodomi dilakukan pada anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> dan perubahannya.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi

Setiap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dapat dikenakan upaya paksa penyitaan menurut prosedur/tata cara penyitaan yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a>.

Namun, Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan mobil tersebut karena benda yang dikenakan penyitaan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengapa Benda Milik Korban Tindak Pidana Malah Disita Polisi?

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi</a> (&ldquo;UU Pornografi&rdquo;), nonton film porno untuk kepentingan pribadi tidak dapat dipidana. Akan tetapi, beda halnya jika setelah nonton film porno, orang tersebut mengunduh videonya ke gawai miliknya. Terlebih lagi jika ia mengunduh video yang mengandung unsur pornografi tersebut dengan tujuan meminjamkannya kepada orang lain, maka orang tersebut dapat dipidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pidana