Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Justika.com

Pada dasarnya setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib, di antaranya, memberikan pertolongan kepada korban.

Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di masyarakat, dikenal istilah &ldquo;tabrak lari&rdquo; yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban.

Pelaku tabrak lari ini diancam dengan tuntutan pidana dalam Pasal 310 dan 312 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan">UU LLAJ</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ancaman Hukum untuk Pelaku Tabrak Lari

Si Pokrol

Remisi artinya pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum (&ldquo;anak&rdquo;) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apa saja syarat agar narapidana dan anak dapat memperoleh remisi? Lalu, bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana dan anak?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Prosedur Pemberian Remisi

Memang benar bahwasannya penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.

Tapi di sisi lain, anggota kepolisian juga dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat; mengabaikan kepentingan pelapor; dan bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Bagi polisi yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Profesi Polisi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Polisi Suruh Pelapor Tangkap Sendiri Pelaku, Ini Hukumnya!

Pada prinsipnya, orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk memilih sistem pembelajaran yang akan diikuti anaknya, apakah pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, namun hanya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Hal ini termuat dalam Diktum Keenam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c573b40ec0a" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, 1347, HK.01.08/MENKES/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</a>.

Lalu, bagaimana hukumnya jika sebelum semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir, pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa orang tua tidak boleh memilih untuk pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dan bahkan bagi yang tidak hadir secara tatap muka di sekolah dianggap absen selama 1 semester? Bisakah dikatakan pihak sekolah melakukan pengancaman?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tak Mau Kelas Tatap Muka Dianggap Absen, Masuk Pengancaman?

PERSADA UB

Apakah Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan ganja di luar negeri (negara yang melegalkan ganja) dapat dipidana di Indonesia? Untuk menjawabnya, Anda harus memahami asas berlakunya hukum pidana. 

Dalam hal ini berlaku asas personalitas aktif atau asas nasionalitas aktif merupakan asas yang mendikte bahwa undang-undang pidana yang berlaku dalam suatu negara tetap aktif atau dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada.

Namun ketentuan ini perlu digarisbawahi, sebab dalam hal WNI menggunakan ganja di luar negeri di mana negara tersebut melegalkan ganja, ia tidak dapat dikenai pidana. Kecuali WNI itu telah melanggar ketentuan pembatasan penggunaan ganja yang telah diatur dalam negara yang melegalkan tersebut. 

Sedangkan apabila WNI menggunakan ganja di luar negeri yang negaranya tidak melegalkan ganja, tentu ia dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?

Informasi bohong merupakan sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik hal itu secara instrinsik ataupun ekstrinsik.

Larangan menyebarkan berita bohong ini sejatinya telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya ialah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;), <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b885520acf/undangundang-nomor-1-tahun-1946/document" style="text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya. 

Namun jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya terkait kebohongan kehamilan ini lebih tepat apabila menggunakan pidana atas keterangan palsu/sumpah palsu jika keterangan kehamilan telah disampaikan di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pasal untuk Menjerat Pasutri yang Berbohong Hamil

Seleb Jurist

Secara garis besar, kebiri kimia adalah pemberian suatu zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang ditujukan untuk menekan hasrat seksual berlebih.

Hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan chip bagi pelaku tindak pidana cabul dan tindak pidana persetubuhan kepada anak di Indonesia diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> (&ldquo;UU 23/2002&rdquo;) dan perubahannya serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdaf5ceae9c9/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak</a> (&ldquo;PP 70/2020&rdquo;).

Karena sudah diperintahkan dalam undang-undang, maka dokter yang ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini tidak boleh menolak dan harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang, yang mana menjadi alasan pembenar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia

Secara singkat, Interpol adalah singkatan dari International Criminal Police Organization, yaitu sebuah organisasi kepolisian internasional yang terbesar di dunia.

Menjawab pertanyaan Anda, Interpol ada di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan National Central Bureau atau NCB-Interpol Indonesia dan dikepalai langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (&ldquo;Kapolri&rdquo;).

Sedangkan yang dimaksud dengan red notice adalah adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Red Notice dan Interpol?

Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bu nga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika terbukti menerima suap, maka penerima dapat dipidana.

Namun, ketentuan gratifikasi dianggap suap tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (&ldquo;KPK&rdquo;) maksimal 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Lantas, dalam kasus yang Anda tanyakan, jika penerima hadiah kemudian memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran atas hadiah yang diberikan, masihkah pemberian hadiah dikategorikan sebagai gratifikasi dan harus dilaporkan ke KPK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?

PBH Peradi

Tindakan memalsukan tanda tangan istri guna pengajuan kredit di bank diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e2a4f29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Dengan memperhatikan asas ultimum remedium, yaitu sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, maka Anda dapat mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam <a href="https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn947-2021.pdf">Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</a>.

Di sisi lain, istri Anda juga dapat dijerat pidana karena telah menganjurkan Anda melakukan tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pidana