Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dan secara khusus bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Dasar hukum KPK adalah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_31_1999">UU 31/1999</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/undangundang-nomor-30-tahun-2002/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_30_2002">UU 30/2002</a>, dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a>.

Keberadaan KPK masih diperlukan sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi

Ya, benar. Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;) baru saja menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022#!?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_1_2022">Perma 1/2022</a> tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

Kami ingin meluruskan terlebih dahulu, mungkin maksud pertanyaan Anda adalah perbedaan Rutan dan Lapas. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Meski berbeda, terdapat beberapa kesamaan juga antara keduanya. Selain itu, Lapas tertentu juga dapat ditetapkan sebagai Rutan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Praktik demikian di mana demi lamaran kerja dilirik HRD, pelamar kerja nekat menggunakan CV palsu atau ijazah palsu, menimbulkan risiko hukum, di antaranya pidana pemalsuan surat, penipuan, hingga ancaman pidana penjara khusus bagi pengguna ijazah palsu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Pakai Ijazah dan CV Palsu Saat Melamar Pekerjaan

PERSADA UB

Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain.

Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain.

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana

Pada prinsipnya, ibu bunuh anak dalam kasus yang Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a> dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Adapun jika korban tidak sampai meninggal, pelaku dapat dijerat atas percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 
 
Jadi, untuk mengetahui apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus diperiksa terlebih dahulu kondisi kejiwaan si pelaku. Jika benar kondisi si pelaku memenuhi kriteria sakit jiwa, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan konsekuensinya, ia lepas dari tuntutan hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ibu Bunuh Anak di Brebes, Bagaimana Hukumnya?

Surat Edaran (&ldquo;SE&rdquo;) bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan SE adalah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving).

Sedangkan Polri adalah penegak hukum atas norma-norma hukum yang berlaku. Dikarenakan SE bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, maka Polri tidak berwenang untuk menegakkan atau menertibkan pelaksanaan SE.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?

Kejahatan internet atau yang dikenal dengan cybercrime terus berkembang. Ada macam-macam kejahatan internet seiring dengan kemajuan teknologi. Macam-macam kejahatan di internet tersebut misalnya phising, skimming, cyber sabotage and extortion atau menyebarkan virus komputer, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a> sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai pengertian kejahatan. Namun demikian, delik kejahatan dapat Anda temukan pengaturannya dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Kemudian terkait ketentuan kejahatan internet telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE">UU ITE</a> dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Waspada! Kenali Macam-macam Kejahatan di Internet

LKBH Fakultas Hukum UPH

Karyawan perusahaan finance yang membawa lari uang cicilan pelanggannya dapat dapat diancam dengan Pasal 372 <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">KUHP</a> atau Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Korban dapat melaporkan tindakan penggelapan ini kepada kepolisian, khususnya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Tindak Pidana Penggelapan

Justika.com

Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, dengan rasa ketidaknyamanan, intimidasi/ancaman pada korban pelecehan seksual.

Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat asalkan terdapat bukti dan pemenuhan unsur perbuatan dalam hal memenuhi pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a>.

Adapun tak hanya perilaku terkait dengan seksual semata, pelecehan seksual juga memiliki beberapa jenis, di antaranya:

<ol>
	<li>Pelecehan Gender</li>
	<li>Perilaku Menggoda</li>
	<li>Penyuapan Seksual</li>
	<li>Pemaksaan Seksual</li>
	<li>Pelanggaran Seksual</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pidana