Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2023 memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 juta jiwa, dengan kisaran 700.000 kasus terjadi pada remaja. Tindakan aborsi masih menjadi perdebatan panas baik dari aspek hukum, medis, agama, hingga sosial. Hukum pidana Indonesia mengatur praktik aborsi sebagai tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Perlu pertimbangan yang tidak sederhana untuk menentukan suatu tindakan aborsi dianggap sebagai kejahatan atau dapat dibenarkan secara hukum.
Berdasarkan penelusuran Hukumonline, berbagai putusan pengadilan menjatuhkan vonis sanksi pidana terhadap pelaku aborsi. Namun, terdapat juga putusan pengadilan yang memvonis lepas pelaku aborsi seperti yang terjadi pada kasus anak korban pemerkosaan di Jambi pada 2018 silam.
Sebelum membahas putusan-putusan tersebut, perlu terlebih dahulu memahami definisi aborsi itu sendiri. Sebagaimana diuraikan dalam artikel rubrik Klinik Hukumonline berjudul Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, aborsi atau abortus provocatus bermakna pengguguran kandungan secara sengaja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Aborsi juga dapat diartikan sebagai kondisi keluarnya hasil kehamilan yaitu bayi dari kandungan sang ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia.
Baik dalam KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mengatur tentang aborsi. Ketentuan aborsi tercantum dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP lama yang mengatur tentang tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan Rumusannya meliputi pelaku, persetujuan korban, serta akibat yang ditimbulkan.
