Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Foto: RES

R Abdul Latif Amin Imron diduga mematok tarif Rp50 juta sampai Rp150 juta terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. 

Diduga Terima Suap Rp5,3 Miliar Terkait Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan KPK

Mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.  Foto: RES

Dodi merupakan terdakwa perkara suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

KPK Ajukan Kasasi Perkara Dodi Reza Alex Noerdin

Ilustrasi 

Khususnya dalam rangka memberikan pendampingan dan pengawasan penggunaan belanja tidak terduga akibat penyesuaian harga BBM supaya tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

Empat Langkah Kejaksaan Bantu Pemda Kendalikan Inflasi

Kekosongan jabatan kepala daerah karena habis masa jabatannya, menurut peraturan perundang-undangan diisi oleh penjabat kepala daerah. Penjabat kepala daerah dapat dijabat oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan tinggi madya untuk penjabat gubernur dan jabatan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota. Lantas, dapatkah anggota Polri dan prajurit TNI diangkat menjadi penjabat kepala daerah? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Bolehkah Anggota TNI atau Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah?

Secara singkat, politik dinasti adalah kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki hubungan keluarga dan diwariskan secara turun temurun.

Larangan politik dinasti sebelumnya sudah diatur melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya, namun pasal terkait larangan politik dinasti ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selaku pejabat tata usaha negara berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (&ldquo;KTUN&rdquo;) dan Tindakan Administrasi Pemerintahan.

KTUN dan Tindakan Administrasi Pemerintahan tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dianggap merugikan oleh masyarakat.

Lalu, apakah tindakan dari pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan daerah yang dibuatnya bisa digugat?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Gugat Pemda yang Langgar Peraturan Daerah

Bentuk produk hukum perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (&ldquo;KTUN&rdquo;). Apabila KTUN yang dikeluarkan itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ada masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN, maka terhadap KTUN tersebut dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Upaya Hukum Jika Izin Tak Sesuai Perda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (&ldquo;DPRD&rdquo;) Provinsi dapat melakukan pemilihan gubernur berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi. Mekanisme pemilihan ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu.

Lalu, apakah tata tertib yang dibuat oleh DPRD tersebut dapat diajukan judicial review?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?

Beranda

Home

bupati

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bupati